Cara melaporkan pungli di Twitter @LAPOR1708 dengan mencantumkan tagar #LaporPungli

        

        NASIONAL, BLOG.LAPOR.go.id “Kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat, ” tegas Presiden Joko Widodo seusai meninjau lokasi Operasi Tangkap Tangan terhadap sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena diduga menerima suap terkait izin perkapalan, Selasa lalu (11/10/2016).

        Peringatan Presiden terhadap kasus pungutan liar (pungli) di Kemenhub tersebut menjadi momen tepat untuk segera menuntaskan praktik lazim di lingkup pelayanan publik. Ditambahkan pula dari data laporan di sistem LAPOR! (2014-2016), ada lebih dari 180.000 laporan yang disampaikan masyarakat mengenai pungutan liar di berbagai layanan publik. Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie juga mengomentari hal serupa, “Saya betul-betul apresiasi kepolisian, tapi ini baru baris pertama, belum halaman pertama. Masih banyak sekali pungli-pungli lainnya.” Bahkan, beliau menduga hampir di semua instansi yang berhubungan dengan warga menerapkan pungli.

         Praktik pungli memang memiliki modus yang beragam di masing-masing kantor pelayanan publik. Beberapa contoh kasus yang baru terungkap antara lain perpanjangan SIM dan KTP Elektronik. Perpanjangan SIM misalnya, setiap pemohon dikenakan biaya Rp 25 ribu untuk biaya kesehatan yang mana surat keterangan kesehatan tidak diterbitkan atau biaya kesehatan pemohon dinaikkan oleh petugas tanpa keterangan yang jelas. Lain lagi KTP Elektronik, Anggota Ombudsman RI Ahmad Suhaedy menjelaskan oknum petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memanfaatkan panjangnya antrean perekaman data KTP Elektronik di tingkat kecamatan. “Ketika ratusan masyarakat antre sudah dari subuh, mereka menitipkan antrean pada pedagang setempat atau oknum petugas Disdukcapil. Memberikan uang Rp 50.000 agar dapat nomor antrean paling depan, karena kuota dibatasi sampai 500. Harganya Rp 200.000 - 300.000 per orang. Ada blangko spesial, bahkan kami ada bukti resinya, “ ungkap beliau mengilustrasikan kejadian riil pungli KTP Elektronik.        

          Menanggapi fenomena pungli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan kontrol sosial guna mencegah praktik pungli dalam proses pelayanan publik. “Pemerintah sudah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR!. Silakan manfaatkan aplikasi itu,” tambahnya.

           Keberadaan LAPOR!-SP4N memang ditujukan bagi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, termasuk di dalamnya mencegah praktik pungli. Apabila menyaksikan atau mengalami langsung praktik pungli, masyarakat dapat menyampaikannya melalui SMS ke 1708, www.lapor.go.id, mobile Apps, atau Twitter @1708 dengan mencantumkan tagar #LaporPungli. Masyarakat pun tidak perlu khawatir dengan keamanan identitas sebagai pelapor karena LAPOR! telah dilengkapi fitur Whistle Blower. Dengan fitur tersebut, masyarakat dapat menganonimkan atau merahasiakan identitas sebagai pelapor.

           Masyarakat dapat menyebutkan lokasi dan modus oknum pungli (dan apabila memungkinkan menambahkan bukti lampiran berupa foto/video kejadian) dalam melaporkan praktik pungli yang dialami. Setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan. Seperti pelapor dari Kota Bandung yang pernah melaporkan terjadinya pungli atas pengurusan izin mendirikan bangunan, Kepala Dinas terkait berkomitmen untuk menindaklanjuti petugas yang melakukan praktik pungli. Kinerja LAPOR! juga secara berkala diawasi dan dievaluasi oleh tiga instansi pemerintah yakni Kemenpan-RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.  Ayo, #LaporPungli untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik!

Air Jordan Spizike 3.5

1. Apakah LAPOR! dapat menindaklanjuti aspirasi, pengaduan, atau permintaan informasi yang disampaikan masyarakat?

Tidak. Dalam alur kerja, LAPOR! memiliki beberapa tugas yakni mengesahkan laporan dengan meninjau konten laporan, mendisposisikan laporan yang telah disahkan kepada instansi yang berwenang untuk memberikan tindak lanjut laporan (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bekerjasama dalam pemanfaatan LAPOR!), melakukan intervensi kepada instansi yang berwenang apabila belum melakukan tindak lanjut sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada kebijakan dan prosedur LAPOR!.

Oleh karena itu, tugas tindak lanjut menjadi tanggung jawab K/L/D terkait, sementara LAPOR! menjadi penghubung antara K/L/D dengan masyarakat hingga laporan diselesaikan dengan tuntas.

2. Hal-hal apa saja yang dapat masyarakat sampaikan ke LAPOR!?

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan atau permintaan informasi apabila laporan erat kaitannya dengan Pelayanan Publik seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan (STNK, SIM, Izin Mendirikan Bangunan, dan lainnya), Lingkungan Hidup, Pariwisata, Pembangunan Daerah, Dana Desa, Infrastruktur, Hak Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informasi, dan Perbankan.

Adapun laporan terkait hukum, lingkup legislatif, korupsi, dan/atau masalah kriminal belum dapat kami kelola sehingga Anda sebaiknya melaporkan langsung ke instansi yang bersangkutan.Namun demikian, khusus untuk layanan penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan (termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi), anda dapat memantau penanganannya dengan bertanya melalui LAPOR!. Keluhan mengenai pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan juga dapat disampaikan melalui LAPOR!.

3. Bagaimana cara agar laporan masyarakat dapat lebih cepat diverifikasi?

Laporan Anda akan diverifikasi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Pastikan Anda melapor melalui kanal prioritas LAPOR! yang sudah terhubung secara otomatis dengan sistem. Kanal prioritas tersebut antara lain situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708, Mobile Apps (sudah tersedia di Apple Store, Windows Store & Play Store), atau menyertakan tagar #LAPOR apabila mengadu melalui Twitter. Laporan setidaknya mencakup permasalahan secara jelas, lengkap, dan kronologis, menyebutkan waktu dan tempat kejadian, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, melampirkan bukti pendukung (apabila tersedia).

4. Apakah masyarakat dapat memberikan tanggapan setelah mendapatkan tindak lanjut dari instansi terkait?

Tentu bisa. Hal tersebut justru diperlukan untuk meningkatkan kinerja K/L/D terkait dalam mengelola aspirasi, pengaduan atau permintaan informasi yang masuk.

Apabila menggunakan Website LAPOR!, Anda dapat memberikan tanggapan pada halaman tindak lanjut laporan dengan mengisi kolom “Tindak Lanjut” yang disediakan. 

Apabila menggunakan SMS 1708, Anda dapat memberikan tanggapan dengan mendaftarkan akun pada website atau Mobile Apps LAPOR! terlebih dahulu. Selanjutnya, Anda dapat memberikan komentar dengan mengisi kolom “Tindak Lanjut” yang disediakan.

Jika menggunakan Mobile Apps, Anda dapat memberikan tanggapan dengan memilih “Komentar Publik” di pojok kanan bawah layar aplikasi, kemudian dapat mengisi kolom “Tambahkan komentar anda ..” yang disediakan.

Jika menggunakan Twitter, Anda dapat memberikan tanggapan dengan mengakses situs website lapor.go.id terlebih dahulu dan login menggunakan akun Twitter Anda. Selanjutnya, Anda dapat memberikan komentar dengan mengisi kolom “Tindak Lanjut” yang disediakan.

5. Apakah masyarakat dapat menyampaikan laporannya secara langsung atau mengirimkannya melalui kurir?

LAPOR! memfasilitasi penyampaian pengaduan secara elektronik melalui berbagai kanal prioritas yang disediakan, demi efisiensi biaya dan waktu serta kemudahan bagi masyarakat. Namun, jika Anda berhalangan dalam menggunakan kanal yang tersedia, silakan mengirimkan laporan dengan format Nama, Nomor Telepon, Alamat Email, Ringkasan Laporan, dan menyertakan lampiran pendukung serta mengirimkannya ke alamat berikut: Kantor Staf Presiden, Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat 10110 Indonesia.

6. Instansi mana saja yang telah terhubung ke LAPOR! ?

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah yang terdiri atas 19 Pemerintah Provinsi (Aceh, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara), 4 Pemerintah Kota (Ambon, Bandung, Kediri, dan Semarang) dan 7 Pemerintah Kabupaten (Bojonegoro, Cianjur, Gorontalo, Indragiri Hulu, Serdang Bedagai, Parigi Moutong, dan Polewali Mandar). Apabila laporan merupakan kewenangan instansi swasta dan/atau pemerintah daerah yang belum terhubung, Anda dapat menyampaikan laporan tersebut ke bagian layanan informasi dan pengaduan dari instansi yang bersangkutan. 

Air Maxs

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Sistem Aplikasi LAPOR! - SP4N oleh Kemenpan RB, Kantor Staf Presiden, Ombudsman RI di gedung KemenpanRB, Selasa (27/09/2016) 

JAKARTA, BLOG.LAPOR.go.id – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Ombudsman RI melakukan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR! - SP4N) di Kantor Kemenpan RB, Selasa (27/09/2016). Perjanjian kerja sama ini sebagai tindak lanjut MoU yang telah ditandangani, pada 14 Maret 2016 lalu. Peraturan Presiden (Perpres) No. 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik telah memberikan mandat kepada Kemenpan RB untuk mengelola SP4N. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangka pemanfaatan sistem aplikasi LAPOR! - SP4N sebagai wujud pelaksanaan amanat Perpres tersebut. Dalam perjanjian kerja sama dijelaskan pula peran masing-masing instansi dimana Kementerian PAN-RB akan menjadi pembina dan pengelola harian LAPOR!, Kantor Staf Presiden memegang peran sebagai pengembang aplikasi dan pemantau tindak lanjut, dan Ombudsman RI akan menjalankan peran sebagai pengawas eksternal perihal pengelolaan pengaduan yang tidak dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah dengan baik.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur turut hadir dalam acara penandatanganan dan memberikan sambutan. Beliau menjelaskan pelayanan publik merupakan salah satu agenda penting yang diamanatkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. “Setiap Aparatur Sipil Negara diharapkan memiliki dua karakter yakni jiwa entrepreneur atau kemampuan untuk terus berinovasi dan menyajikan pelayanan publik yang berjiwa melayani,” tutur Asman. Nantinya, para instansi sebagai penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan informasi yang lengkap serta mengutamakan kenyamanan masyarakat. “Alhasil laporan yang diterima bahkan lebih banyak ucapan terima kasih ketimbang komplain karena masyarakat telah dilayani dengan sabar oleh setiap instansi, “ ungkap Asman dengan penuh semangat.     

Foto Bersama Kemenpan RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI setelah acara penandatanganan perjanjian kerja sama selesai.

Deputi I Kantor Staf Presiden Darmawan Prasodjo dan Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai juga mengungkapkan antusiasmenya atas direalisasikannya penandatangan kerjasama ini. Seperti yang diungkapkan oleh Amzulian, “pelayanan publik yang berkualitas merupakan cita-cita setiap negara, termasuk Indonesia untuk itu kehadiran LAPOR! perlu didukung oleh seluruh jajaran pemerintah baik kementerian maupun pemerintah daerah.” Dengan berlangsungnya acara penandatangan perjanjian kerjasama ini diharapkan agar masyarakat akan semakin terdorong untuk menyampaikan aspirasi maupun aduannya; dan jajaran pemerintah juga dapat lebih baik lagi dalam mengelola aspirasi masyarakat ataupun menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan sehingga dapat lebih memperbaiki diri.

Air Max 95 Flyknit

JAKARTA, BLOG.LAPOR.go.id - Sepanjang Senin (29/08/2016) hingga Rabu (31/08/2016), linimasa media sosial Twitter di Indonesia marak dengan adu tagar antara publik dengan #StopBayarPajak dan dilanjutkan dengan #SayaBayarPajak yang digagas oleh akun-akun instansi pemerintah. Polemik ini mencuat lantaran isu Amnesti Pajak justru menyasar masyarakat dengan kategori masyarakat “kecil” seperti petani, pedagang dan pensiunan atau yang berpenghasilan rendah lainnya. Padahal, dari awal kebijakan ini diberlakukan, telah ditetapkan siapa saja Wajib Pajak yang menjadi subyek dan obyek Amnesti Pajak. Dilansir dari situs kemenkeu.go.id, Bapak Joko Widodo selaku Presiden RI turut mempertegas bahwa target utama program pengampunan pajak memang ditujukan bagi Wajib Pajak besar khususnya yang memiliki aset di luar negeri. Namun, beliau menambahkan, mengingat program ini sifatnya hak atau pilihan, program ini juga terbuka bagi semua kalangan Wajib Pajak, termasuk pengusaha kecil maupun menengah yang ingin memanfaatkannya.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-11/PJ/2016 sebagai tindak lanjut terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak diharapkan menjadi angin segar atas kesalahpahaman masyarakat akan program ini. Poin penting dari peraturan ini adalah menekankan bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak diberikan pilihan untuk tidak ikut serta. Adapun pilihan tidak ikut serta diberlakukan bagi Warga Negara (WN) yang berpenghasilan rendah (seperti petani atau nelayan kecil), pensiunan yang penghasilannya hanya dari uang pensiun, yang tidak bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan tidak mempunyai penghasilan dari Indonesia, memiliki warisan yang sudah dilaporkan oleh pewaris dalam SPT Tahunan PPh, memiliki harta berupa hibah dan tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP, dan memiliki harta hibah yang sudah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh oleh pemberi hibah maka bagi WN dengan kategori ini dapat mengikuti proses pembetulan SPT Tahunan. “Sehingga, fokus kami betul-betul ke Wajib Pajak besar, baik perorangan maupun Badan Usaha yang dianggap punya potensi besar tapi selama ini menghindari pajak,” ungkap Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Selanjutnya, pemerintah juga ingin menegaskan bahwa penetapan program ini bukan sebagai ajang eksploitasi. Justru, “sekarang ini tujuan kami adalah bagaimana menciptakan semacam semangat kebersamaan, bahwa kita memiliki negara ini yang merdeka dan berdaulat, oleh karena itu perlu dijaga dan didanai oleh kita. Siapa saja yang punya potensi keekonomian dia harus melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik sehingga masyarakat merasa bahwa membayar pajak itu bukan untuk eksploitasi. Tapi konsekuensi sebagai WNI yang harus ikut mendanai aktivitas republik ini, “ sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini. Diharapkan dana yang diperoleh dapat digunakan untuk pelaksanaan program-program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur. 

Lantas, apa yang dapat rekan-rekan LAPOR! lakukan apabila ingin memanfaatkan amnesti pajak? Rekan-rekan dapat langsung mengunjungi Help Desk Amnesti Pajak di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) dan Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia atau mengunjungi situs pajak.go.id/amnestipajak atau telepon hotline Amnesti Pajak di 1500-745 untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sebagai informasi, pelaksanaan pelayanan Amnesti Pajak akan dibuka sampai dengan 31 Maret 2017. Disamping itu, Direktorat Jenderal Pajak juga menambah layanan pada hari Sabtu pukul 08.00 WIB -14.00 WIB dan hari Minggu pukul 08.00 WIB -12.00 WIB  (kecuali pada hari libur nasional dan hari besar keagamaan) serta membuka layanan penerimaan Surat Pernyataan Harta (SPH) di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di seluruh Indonesia. Langkah tersebut sebagai antisipasi lonjakan jumlah peserta pengampunan pajak pada akhir September mendatang. 

Sebagai kanal pemerintah bagi publik, LAPOR! membuka setiap media pelaporan (SMS, Website, Twitter, dan Mobile Apps) untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan terkait Amnesti Pajak. LAPOR! berkomitmen untuk mengawal implementasi Amnesti Pajak bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan fitur anonim dan rahasia, identitas pelapor dapat terjaga dengan aman oleh sistem kami. LAPOR! juga memiliki keunggulan dalam penanganan yang cepat dan tepat. Setiap laporan yang rekan-rekan sampaikan dapat terintegrasi langsung dengan pihak kementerian/lembaga/pemerintah daerah. #AyoLAPOR untuk mengawasi pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708. Simak aktivitas pengelola LAPOR! melalui blog.lapor.go.id dan kanal instagram @LAPOR1708 https://instagram.com/lapor1708/

 

 

Chuck Taylor All Star

JAKARTA, BLOG.LAPOR.go.id - Hasil survei Polling Center mengenai LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat menampilkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan ini. Pengumpulan data dilakukan pada 12-27 Juli 2016 dengan menggunakan metode Computer Assisted Telephone Interview (wawancara melalui telepon). Adapun jumlah sampel survei ini sebanyak 1000 responden yang secara mandiri pernah menyampaikan aspirasi/keluhan melalui LAPOR! dari seluruh Indonesia.

Dalam hasil survei tersebut, kepuasan masyarakat terhadap kemudahan penggunaan setiap media LAPOR! mendapatkan persentase paling besar, yakni 88 persen. Mudah digunakan, dapat diakses kapan dan dimana saja, dan responsif menjadi alasan utama masyarakat menjatuhkan pilihan pada LAPOR!. “Karena ini sifatnya dalam jaringan atau daring, jadi aksesnya lebih mudah. Terus karena daring, harapannya pihak yang diadukan juga bisa membaca,” kata salah satu responden. Hal ini didukung oleh layanan LAPOR! yang tidak hanya terpaut pada satu media yakni SMS melainkan juga website, media sosial, dan mobile apps.  

Selanjutnya, survei menunjukkan 79 persen merasa puas dengan transparansi dan 70 persen merasa puas dengan tindak lanjut dari sistem LAPOR!. Rendahnya persentase aspek tindak lanjut dibanding aspek lainnya dikarenakan banyak kasus yang belum selesai ditangani oleh instansi-instansi pemerintahan yang berwenang menyelesaikan laporan-laporan tersebut (dengan asumsi sudah lebih dari empat minggu). Meski demikian, sistem LAPOR! tetap dianggap transparan karena terus  memperbaharui informasi mengenai proses laporan para pelapor dan 75 persen sudah merasa puas dengan pelayanan tersebut.

Melalui survei, Polling Center menyimpulkan bahwa masyarakat memiliki harapan besar dan respon positif terhadap LAPOR!. Tidak hanya antusias untuk menggunakan, masyarakat juga sepakat untuk terus merekomendasikan LAPOR! ke kerabat terdekat. Promosi setiap media khususnya aplikasi, penyampaian informasi secara berkala, dan optimalisasi media konfirmasi laporan adalah beberapa harapan dari masyarakat bagi peningkatan kinerja LAPOR! ke depannya.

Program pembangunan dan pelayanan publik masih terus dijalankan oleh pemerintah. Misi LAPOR! untuk meningkatkan partisipasi dan interaksi masyarakat terhadap pemerintah belum selesai. #AyoLAPOR untuk mengawasi pembangunan dan pelayanan publik di Indonesia melalui www.lapor.go.id atau SMS ke 1708. Simak aktivitas pengelola LAPOR! melalui blog.lapor.go.id dan kanal instagram @LAPOR1708 https://instagram.com/lapor1708/

 

Nike
Go to top