Jakarta, 6 Juli 2015 – Kedeputian I Kantor Staf Presiden kembali mengadakan sesi diskusi sebagai bagian dari peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga profesional dalam menjalankan tugas dan fungsi Kantor Staf Presiden. Sesi diskusi kali ini bertema “Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, menghadirkan Bapak Gatot Pambudi selaku Direktur Perencanaan – Monev Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sebagai narasumber, dan dihadiri juga oleh Peserta Program Magang LAPOR! Angkatan VII.

Narasumber menerangkan bahwa materi ini terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014 – 2019 dan arahan Presiden Joko Widodo melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada dasarnya, LKPP telah membangun Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), yang memuat data hingga ke satuan paket sehingga proses pengadaan dapat dengan mudah terpantau dan diawasi. Sistem inilah yang diharapkan dapat berkontribusi lebih penerapan­ e-government di Indonesia.

Narasumber juga menceritakan kisah sukses di level daerah, antara lain di Pemkot Surabaya dan Pemkot Bandung, yang antara lain didukung oleh faktor komitmen yang baik dari kepala daerahnya untuk mendorong terwujudnya cita-cita e-government. Sebagai penutup, narasumber mengharapkan dukungan Kantor Staf Presiden dalam memfasilitasi seluruh pemangku kepentingan untuk mengintegrasikan sistem-sistem yang ada agar datanya komprehensif dan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam perumusan kebijakan.

Jakarta, 6 Juli 2015Pengelola LAPOR! menggelar pertemuan dengan sejumlah lembaga dalam rangka memperluas cakupan keterhubungan. Hal ini demi memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan pengaduan, sertamewujudkan prinsip no wrong door policy dalam sistem pengaduan nasional.Pertemuan dilangsungkan di Ruang Rapat Pulau Sambit Kantor Staf Presiden yang dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Keamanan Laut (Bakamla), Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Lembaga Sensor Film (LSF), LPP TVRI, dan LPP RRI. Dalam pertemuan ini, Pengelola LAPOR! memaparkan materi introduksi serta petunjuk teknis-operasional LAPOR!, yang langsung ditindaklanjuti dengan pemberian akses untuk Bakamla, Bekraf, Lemhannas, LSF, dan RRI. Sementara akses untuk Wantimpres, BIN, dan TVRI akan disediakan menunggu pengiriman lembar konfirmasi dari masing-masing instansi tersebut. Adapun Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang berhalangan hadir dengan pemberitahuan akan segera mengirimkan konfirmasinya.

 

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan melalui situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708, atau via mobile apps s.id/appslapor.

 

Detik.com - Bandung, Sudah hampir dua tahun terakhir, warga Kota Bandung dimudahkan dalam urusan pengaduan berbagai masalah kota melalui saluran pelaporan berbasis web dan mobile yaitu Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau disingkat LAPOR! Ribuan warga telah memanfaatkan LAPOR! ini untuk melaporkan berbagai masalah yang mereka temui di Kota Bandung. Mulai dari jalan rusak, penerangan jalan yang mati, sampah hingga PNS yang judes.

 

Read more: Jalan Rusak atau PNS Judes, Warga Bandung Langsung LAPOR!

Jakarta, 26 Juni 2015 – Dua mahasiswa Universitas Indonesia mempresentasikan hasil penelitian yang membahas LAPOR! sebagai topiknya di hadapan tim Kedeputian I Kantor Staf Presiden. Penelitian ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan kelulusan untuk meraih gelar sarjana, yang dilakukan oleh Muhammad Haikal Akbar Lasabuda (FISIP UI) dan Amalia Mardhia Ersa (Fasilkom UI). 

Kedua peneliti membedah LAPOR! dari sudut pandang berbeda. Haikal, dengan judul penelitian “Pengaruh Proses Penanganan Pengaduan, Hasil Penanganan Pengaduan, dan Keterampilan Digital terhadap Kepuasan Masyarakat pada Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat LAPOR!”, menyoroti korelasi aktivitas di ranah virtual dengan kepuasan masyarakat dalam penanganan pengaduan. Hasilnya, 80.2% dari jumlah responden menyatakan puas terhadap pemanfaatan LAPOR!. Selain itu, LAPOR! direkomendasikan untuk meningkatkan sosialisasi, mengembangkan mobile apps, serta memperluas keterhubungan dengan instansi pemerintah agar lebih mempermudah pelapor dalam mengawasi pembangunan.

Paparan kedua dari Amalia berjudul “Usability Evaluation LAPOR!: Perbandingan Situs LAPOR! Versi Lama dan Versi Baru”. Penelitian ini berangkat dari rencana pengembangan tampilan dan fitur LAPOR! Versi 3.0, karena selama ini interaksi pengguna dirasa masih minim sehingga perlu peningkatan performa khususnya mengenai aspek media sosial interaktif. Penelitian ini menggunakan mix methods, yaitu penggabungan dari metode kuantitatif dan kualitatif. Kesimpulannya, para responden sepakat bahwa tampilan baru yang ada di LAPOR! Versi 3.0 lebih menarik dan mampu mengakomodasi kebutuhan pengguna. Desain, tata letak tampilan, fitur dinilai lebih “young and fresh”.

Hasil penelitian selengkapnya akan disajikan di blog.lapor.go.id. Bagi teman-teman yang berminat meneliti LAPOR!, silakan menghubungi kami melalui surel di alamat kontak@lapor.go.id.

 

 

Birokrasi merupakan suatu istilah yang tak asing ditelinga kita. Kita sering mengartikan birokrasi sebagai suatu sistem dimana individu-individu didalamnya bekerja untuk pemerintah atau idealnya adalah untuk masyarakat. Birokrasi yang ideal menurut Max Weber memiliki kriteria sebagai berikut: bersifat a-politis, profesional, dan melayani masyarakat sesuai prosedur. Tapi tampaknya sifat-sifat birokrasi ideal tersebut adalah hal yang utopis, khususnya di negara-negara dunia ketiga pada tahun 1950-1998. Pada masa itu, birokrasi merupakan alat kekuasaan pemerintah yang otoriter untuk menjalankan program-programnya terkait “pembangunan ekonomi”, “modernisasi”, dan “industrialisasi”. Birokrasi dibentuk atas dasar kuantitas bukan kualitas setiap individunya, sehingga birokrasi yang bertugas pada negara-negara dunia ketiga pada masa itu tidak memenuhi standar, bobrok, dan birokrasi ideal menurut Weber merupakan konsep yang utopis.

 

Read more: Pemanfaatan LAPOR! sebagai Inisiasi Reformasi Birokrasi di Indonesia

Go to top