PERBARA (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) atau yang lebih dikenal dengan ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) hari ini 8 Agustus 2019 tepat merayakan hari jadinya yang ke-52 tahun.

ASEAN merupakan organisasi geo-politik dan ekonomi kerjasama internasional antar negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Sejarah ASEAN pertama dibentuk di tahun 1967 dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian pada tanggal 7 Januari 1984 ASEAN mendapat anggota baru yaitu Brunei Darussalam dan disusul oleh Vietnam sebagai anggota baru ASEAN yang ketujuh pada tanggal 28 Juli 1995. Hingga sampai saat ini, negara-negara yang ikut bergabung menjadi anggota ASEAN berjumlah 10 negara, terdiri dari semua negara di kawasan Asia Tenggara, kecuali Timor Leste dan Papua Nugini.

Tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, mengembangkan kebudayaan, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. ASEAN juga bertujuan mempromosikan studi Asia Tenggara dan menjalin kerjasama dengan organisasi regional lain di dunia.

Setelah melihat sedikit sejarahnya, berbagai situasi pun pernah mewarnai hubungan negara-negara yang bergabung dalam ASEAN, kita tahu bahwa hubungan dan kerjasama selama  ini telah berpengaruh terhadap kestabilan regional maupun internasional. Hal ini juga menjadi faktor penting sehingga terciptanya iklim yang baik bagi investasi dan pembangunan antar anggota ASEAN.

Semoga di usia yang ke-52 tahun ini, seluruh anggota negara-negara ASEAN semakin maju lagi dalam pertumbuhan ekonominya, kebudayaannya, serta yang penting adalah semakin kuat solidaritasnya, damai dan sejahtera.

Halo #SahabatLAPOR!, Saat ini jumlah instansi yang terhubung dengan website LAPOR! Adalah 107 kementerian/Lembaga, 565 Pemerintah Daerah, 119 BUMN, dan 1905 instansi lainnya. Institusi terkait tak jarang mendapat kritikan dari masyarakat disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan. Hal itu disebabkan sejak lahir, kita tak pernah lepas dari urusan pelayanan publik. Mulai dari persoalan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.  

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalarn pelayanan publik. Oleh sebab itu, pengadaan kanal LAPOR! diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan institusi terkait mengenai keluhan terhadap layanan yang ada. Salah satu realisasi Undang-Undang tersebut adalah pengadaan website SIPP (Sistim Informasi Pelayanan Publik). SIPP Merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Silahkan mencari informasi memgenai pelayanan publik di www.sipp.menpan.go.id .

Sebagai contoh, silahkan mencari informasi mengenai “Permohonan SKCK Baru” dan pilih lokasi pencarian. Selanjutnya, akan muncul informasi terkait hal tersebut. Terdapat enam standar pelayanan publik yang muncul seperti gambar dibawah.

Berdasarkan pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi: 1) dasar hukum, 2) persyaratan, 3) sistem, mekanisme, dan prosedur, 4) jangka waktu penyelesaian, 5) biaya/tarif, 6) produk pelayanan, 7) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, 8) kompetensi pelaksana,  9) pengawasan internal,  10) penanganan pengaduan, saran, dan masukan,  11) jumlah pelaksana,  12) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan 14) evaluasi kinerja pelaksanan, .

Kesehjateraan Indonesia dapat tercapai dengan memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat menurunkan angka kesenjangan sosial yang terjadi. Keterbukaan akses Informasi mengenai standar pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, terpenuhinya standar pelayanan publik dapat meminimalisir tindakan-tindakan maladministrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi.

Setali dengan hal itu, UU No. 25 tahun 2009 juga mengatur 9 hak masyarakat/pengguna pelayanan publik. Salah satunya, masyarakat berhak untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Pajak yang dibayar oleh masyarakat akan dialokasikan sebagai sumber pembiayaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki bekal untuk mengawal dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik.     

Jika pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait tidak sesuai dengan prosedur yang tertera di sipp.menpan.go.id , kamu dapat mengadu di kanal pengaduan LAPOR! dengan mengirimkan aduan ke website www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 dengan menjelaskan kronologi masalah secara lengkap dan detil, disertai keterangan kejdian, lokasi (kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten) dan waktu; kejadian, pihak terlibat, saksi, serta data pendukung lainnya yang bisa mendukung laporan anda terkait masalah tersebut.

 

"Berani LAPOR! Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik"

 

#LAPOR!1708

 

Sepanjang Februari 2019 upah buruh tani secara riil naik sebesar 0,62%. Kenaikan upah riil tersebut terjadi akibat deflasi pada periode Februari sebesar 0,08%. (Badan Pusat Statistik, 2019). Kenaikan upah riil tidak dapat dijadikan acuan kesejahteraan buruh di Indonesia mengingat demonstrasi yang marak dilakukan pada Peringatan Hari Buruh. Tuntutan pekerjaan yang tidak sesuai dengan pendapatan yang diterima menyebabkan ketidakpuasan pekerja. Pada artikel kali ini, mari kita mengingat kembali sejarah penetapan hari buruh, Selamat Membaca #SahabatLAPOR!

Read more: Sejarah Peringatan Hari Buruh di Indonesia

Seorang masyarakat pada tanggal 22 Januari 2018 pagi hari melaporkan via SMS mengenai Lampu PJU Padam pada tiang nomor 2 dan 3 di Jalan Cempaka 8 RT 003, Kelurahan Mawar, Kota Banjarmasin.
Pada hari yang sama, laporan dengan tracking ID #2071270 telah di teruskan oleh admin pusat ke Pemerintah Kota Banjarmasin. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin langsung melakukan pengecekan dan perbaikan di lapangan. Dengan demikian, lampu PJU telah berfungsi kembali sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman.
Berikut terlampir bukti tindaklanjuti yang telah dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin.

 


Simak kisah sukses selengkapnya di:
https://www.lapor.go.id/pengaduan/2071270/lain-lain/pju_di_jl_cempaka_8_lampunya_mati.html

Halo, Sahabat LAPOR!

Saat ini LAPOR! telah terhubung dengan 34 Kementrian, 145 Lembaga, 34 Provinsi, 416 Pemerintah Kabupaten dan 98 Pemerintah Kota. Untuk mempermudah Sahabat dalam menyampaikan laporan kepada Provinsi, Kabupaten maupun Kota yang ingin dilaporkan kami akan menyampaikan kode unik (prefix) SMS untuk daerah tersebut. Jadi, laporan Sahabat bisa segera masuk  ke Pemerintah daerah yang dituju. Misalnya saja Sahabat ingin melaporkan adanya jalanan yang berlubang di daerah Kota Bekasi yang menyebabkan kemacetan dan ingin melaporkan lewat SMS, silahkan ketik BEKASIKOTA beserta laporan kejadian ke-1708 maka Pemda Kota Bekasi dapat segera menanggapi aduan Sahabat tanpa melewati proses verifikasi oleh Admin Nasional. Mudah bukan? Tunggu apa lagi, #AyoLAPOR!

Berikut daftar kode unik  Pemerintah Daerah yang telah terhubung dengan LAPOR!

Read more: Kode Unik Pemerintah Daerah Yang Terhubung dengan SP4N-LAPOR!

Go to top