Kamis, 6 Agustus 2015 – Diskusi intensif terus digelar untuk menjaring masukan masyarakat dalam pengembangan LAPOR!. Kali ini Pengelola LAPOR! mengundang rekan-rekan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik Universitas Indonesia (HMIP UI) di Gedung B Kantor Staf Presiden. Dalam kesempatan ini, tidak hanya membahas LAPOR!, tetapi juga membahas inisiatif lain yang dikembangkan Kantor Staf Presiden untuk mewujudkan pemerintahan terbuka.

Perwakilan HMIP UI Nampak antusias ketika mendengar paparan dari Pengelola LAPOR!. Mereka optimis, dengan adanya inovasi ini, masyarakat akan kian mudah mengawasi kinerja pemerintah agar lebih baik. Aditya Faturrahman selaku Ketua HMIP UI berpandangan, “LAPOR! merupakan inovasi yang sangat baik dan bisa menjadi solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional.” Aditya berharap LAPOR! juga dapat mencakup seluruh elemen masyarakat Indonesia. Selain bekerjasama dengan kementerian, perlu juga menggandeng LSM dan kelompok penekan lainnya.

Senada dengan Aditya, Barka Anantadira selaku Wakil Ketua HMIP UI juga menuturkan komentar positif. “Program LAPOR! dari Kantor Staf Presiden ini mempermudah masyarakat untuk melaporkan masalah-masalah pelayanan publik. Hal ini sangat menunjang demokrasi”, ujarnya di akhir pertemuan.

 

Selasa, 4 Agustus 2015 – Kantor Staf Presiden yang diwakili M. M. Gibran Sesunan selaku Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Pusat Kebudayaan Amerika Serikat @america.

Pada diskusi “Open Innovation in Public Sector” ini, Kantor Staf Presiden memaparkan inovasi pelayanan publik seperti LAPOR! (www.lapor.go.id), Satu Layanan (satulayanan.id), dan Portal Data Indonesia (data.go.id). Pembicara lain yang hadir adalah Tom Markus (City Manager, Iowa City AS), Aria Widyanto (PT HYVE Inovasi), Ratih Rahmadanti (World Bank Indonesia), dan Srie Dhiandini (Pemerintah Kota Bandung).

Pemerintah Indonesia terus berinovasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dengan mendorong pemerintahan terbuka yang transparan, akuntabel, dan partisipasif. Komitmen tersebut diawali dengan bergabungnya Indonesia sebagai salah satu inisiator Open Government Partnership (OGP) bersama Brasil, Meksiko, Norwegia, Filipina, Afrika Selatan, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada praktiknya, semangat keterbukaan kemudian diimplementasikan antara lain dalam bentuk LAPOR!, Satu Layanan, dan Portal Data Indonesia.

Jika kamu ingin menyaksikan diskusi tersebut, silahkan buka tautan berikut: http://www.atamerica.or.id/video/detail/1334/Open-Innovation-in-Public-Sector

 

Jakarta, 28 Juli 2015 – Pengelola LAPOR! diundang sebagai narasumber dalam pembahasan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Hotel Lumire Jakarta Pusat. Salah satu materi Inpres mengamanatkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai penanggungjawab aksi peningkatan efektivitas pelaksanaan whistleblowing system (WBS) di 17 Kementerian/Lembaga melalui pemanfaatan sistem daring. LAPOR! dinilai efektif dan tepat menjadi percontohan untuk membagikan pengalamannya kepada seluruh instansi terkait dalam membangun dan mengelola sistem aspirasi dan pengaduan.

Inpres 7/2015 ini merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janjinya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat yang turut membantu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparatur pemerintah.


M. M. Gibran Sesunan selaku Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan yang menjadi narasumber memberikan paparan dalam sesi diskusi yang dipandu Sriyana dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menjelaskan latar belakang, infrastruktur teknis, dan kisah sukses pemanfaatan sistem LAPOR!, khususnya dalam mendukung penguatan whistleblowing system. Berbagai fitur seperti “anonim” dan “rahasia” telah disediakan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pelapor, sehingga masyarakat tidak perlu ragu atau takut untuk mencegah dan memberantas korupsi dan maladministrasi di Indonesia.

Respons positif muncul dari berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir, terutama mengenai upaya Pengelola LAPOR! dalam memastikan tindak lanjut atas laporan masyarakat sesuai prinsip mudah, terpadu, dan tuntas yang diusung LAPOR!. Dalam kesimpulannya, Gibran menyatakan dukungannya untuk memperkuat mekanisme whistleblowing system yang dibangun LPSK maupun berbagai Kementerian/Lembaga. Selain itu Pengelola LAPOR! juga mengharapkan keterlibatan LPSK dalam mekanisme LAPOR! sehingga memperkuat upaya perlindungan terhadap pelapor yang selama ini menjadi salah satu fokus dalam pengelolaan laporan masyarakat.

 

Detik.com - Jakarta, Pemerintah memfasilitasi aduan warga. Di era Presiden Jokowi ada salurannya lewat lapor.go.id atau bisa dengan SMS ke 1708. Nah, lewat aduan itu salah satu yang banyak masuk terkait dengan proses pembuatan e-KTP, proses yang lama hingga berbulan-bulan menjadi bahan aduan.

"Soal e-KTP ada yang lapor," kata Kepala Bidang Komunikasi Kantor Presiden, Eko Sulistyo, Rabu (29/7/2015).

Read more: Soal Pembuatan e-KTP yang Lama Prosesnya Jadi Banyak Pertanyaan di lapor.go.id

Rabu, 15 Juli 2015 – Nabiyla Risfa Izzati, mahasiswa hukum di Leiden University asal Indonesia yang juga penerima Beasiswa LPDP, terpilih sebagai salah satu penyaji dalam 17th International Conference on Law, Policing, and Justice yang diselenggarakan World Academy of Science, Engineering, and Technology di London – Inggris. Dalam makalahnya yang berjudul “Increasing The Role of Civil Society through LAPOR!: National Complaint Handling System in Indonesia”, Nabiyla mengkaji Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) dalam kaitannya dengan partisipasi publik di Indonesia.

Dikutip dari makalahnya, Global Policy Forum menyebutkan bahwa terdapat lima alasan bagi masyarakat sipil untuk terlibat dalam pemerintahan di era kontemporer, yaitu: (1) untuk merundingkan dan melegitimasi kebijakan; (2) untuk memperluas perspektif dalam perumusan keijakan; (3) untuk mendukung pemerintahan; (4) mendorong kemauan politik melalui keterlibatan; dan (5) membantu negara dalam konteks nasionalisme. Tren global inilah yang juga sedang terjadi di Indonesia, antara lain melalui kehadiran LAPOR! sebagai kanal pengaduan nasional yang interaktif dan terintegrasi.

Kesederhanaan dan keterbukaan proses dalam pelaporan publik diharapkan dapat mengatalisasi partisipasi dalam pengawasan pembangunan dan pelayanan publik. LAPOR! diharapkan dapat mengeksplorasi pemanfaatan, khususnya dalam menjaring pengguna dan mempercepat laju tindak lanjut agar dapat lebih efektif dan optimal sehingga kepercayana publik akan terus meningkat dan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terwujud.

Makalah selengkapnya dapat diakses di: http://blog.lapor.go.id/index.php/publikasi

Go to top