REPUBLIKA.CO.ID - Sebagai pemimpin Open Government Partnership (OGP), pemerintah Indonesia harus semakin mendorong transparansi serta keterbukaan informasi hingga ke pelosok pada struktur pemerintahan yang paling kecil.

Ketua Forum Komunikasi Komisi Informasi Provinsi (Forkip), Juniardi, di Bandar Lampung, Ahad (3/10) mengatakan, ada dua hal yang harus didorong hingga ke struktur pemerintahan terkecil. Yakni, sisi regulasi dan implementasi Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Read more: Indonesia Dorong Transparansi Sampai Pelosok

TEMPO.CO - Wakil Presiden Boediono secara resmi menerima tongkat estafet kepemimpinan Open Government Partnership dari Perdana Menteri Inggris David Cameron. Penyerahan dilakukan di Queen Elizabeth II Conference Center di London, Inggris, Kamis pagi waktu setempat atau Kamis petang WIB. "Inggris telah menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa di kemitraan ini," kata Boediono. "Selanjutnya Indonesia akan mengawal kepemimpinan berikutnya."

Read more: Indonesia Pimpin Aliansi Pemerintahan Terbuka

SOLOPOS.COM- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera mencairkan dana bantuan siswa miskin (BSM) melalui kartu penjamin sosial (KPS) untuk 16,6 juta anak usia sekolah.  Dari jumlah 16,6 juta anak itu, provinsi Jateng mendapatkan kuota sebanyak 1.614.943 orang anak.

Read more: Kemendikbud Segera Cairkan BSM 16,6 Juta Anak

KOMPAS.COM - Pemerintah Kota Bandung resmi terhubung dengan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!). Langkah ini diharapkan dapat mendorong partisipasi warga dalam mengawasi program-program pembangunan dan pelayanan publik secara online.

Layanan ini diresmikan pada Jumat (18/10/2013) dalam Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) Kuntoro Mangkusubroto sebagai instansi pengembang sistem LAPOR! dengan Walikota Bandung Ridwan Kamil.

Read more: Pemkot Bandung Bisa Dikomplain dari Android

MERDEKA.COM - Warga Bandung yang memiliki keluhan soal layanan publik dan reformasi birokrasi tak perlu khawatir. Sebab, Pemkot Bandung telah bekerja sama dengan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) meluncurkan fasilitas Layanan Aspirasi Pendukung Online Rakyat (LAPOR).

Fasilitas tersebut merupakan aplikasi media sosial yang melibatkan fasilitas publik bersifat dua arah, untuk menciptakan mekanisme aspirasi dan pengaduan. "LAPOR! ini memanfaatkan basis teknologi informasi yang menjembatani partisipasi publik dengan pemerintah," kata Kepala UKP4, Kuntoro Mangkusobroto, di Balai Kota Bandung, Jumat (18/10).

Read more: Tampung keluhan warga, Pemkot Bandung luncurkan 'LAPOR'

Go to top