Okezone.com, KULONPROGO – Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Kulonprogo, Yogyakarta, resmi menerapkan layanan adunan masyarakat berbasis online bertajuk LAPOR!. Kulonprogo merupakan salah satu dari 48 pemerintah daerah yang baru menerapkan layanan sejenis.

LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dibangun oleh Kantor Staf Presiden. Layanan ini menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan telah diterapkan oleh semua kementerian dan lembaga di Indonesia.

Muhammad Gibran, perwakilan KSP menjelaskan, layanan ini nantinya akan digunakan oleh seluruh pemerintah daerah. Masyarakat akan dimudahkan dalam menyalurkan aspirasi terkait layanan publik.

“Masyarakat Kulonprogo juga bisa menyampaikan masukan seputar permasalahan pembangunan,” katanya seperti dikutip dari Harianjogja.com, Kamis (24/11/2016).

Sementara, Kepala Bagian Organisasi Setda Kulonprogo, Sariji menambahkan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi LAPOR! di ponsel pintarnya masing-masing. Selain itu, bisa pula dilakukan laporan melalui pesan singkat kepada administrator yang akan meneruskan aduan tersebut ke SKPD terkait.

“Administrator nanti mengolah aduan sesuai klasifikasi tujuan dan mendisposisikan tindaklanjutnya,” ujar dia.

Aduan melalui pesan singkat dikenakan tarif umum dan bisa diakses oleh provider apapun. Pesan bisa dikirim ke nomor 1708 dengan format kulonprogo_isi aduan.

Keberadaan layanan ini sendiri sebenarnya memudahkan kontrol kinerja pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak harus mengeluarkan biaya untuk layanan aspirasi masyarakat ini.

Detiknews (02/02/2016) -  Rapat Paripurna DPR hari ini telah menyepakati sembilan anggota Ombudsman terpilih. Amzulian Rifai terpilih sebagai ketua Ombudsman periode 2016-2020.

Sebagai ketua Ombudsman, Amzulian Rifai, mengatakan dirinya akan membentuk Ombudsman yang lebih responsif. Dia juga akan mendidik masyarakat untuk lebih peka dengan pelayanan lembaga pemerintah.

"Ingin membangun tradisi melapor, jangan masyarakat tidak aware dengan kejadian-kejadian di sekitarnya. Jangan masyarakat merasa dirugikan, disimpan sendirian. Ombudsman harus diketahui orang," katanya usai disetujui di rapat paripurna DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/2/2016).

Dia juga akan menjalin kemitraan dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Amzulian menganggap KemenPANRB merupakan mitra yang strategis, karena 80 persen target kemitraannya penyelenggara pemerintahan.

"Pendekatan membangun kinerja yang lebih baik. Kalau kita memiliki kerja sama yang baik dengan KemenPANRB rekomendasi kami lebih diperhatikan dan ditindaklanjuti," katanya

CNN Indonesia -- Kantor Staf Presiden turut memantau distribusi dan pemanfaatan dana desa melalui sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Deputi bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas Darmawan Prasodjo mengatakan LAPOR menjadi sarana agar masyarakat aktif memantau dana desa di daerahnya masing-masing. "Sistem pengaduan masyarakat harus dibuat bukan seperti talking to the hand, sehingga penyelesaian masalah sampai benar-benar rampung," ujar Darmawan melalui keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, Selasa (29/9). Darmawan mengatakan masyarakat dapat melaporkan pemanfaatan dana desa di daerahnya melalui aplikasi telepon genggam, Twitter atau pesan singkat ke 1708.

Read more: Pemerintah Ajak Masyarakat Pantau Dana Desa Lewat LAPOR!

Detik.com - Kantor Staf Presiden merilis layanan pengaduan masyarakat melalui Twitter. Cuitan netizen dengan tagar #LAPOR kini akan otomatis masuk ke dalam sistem LAPOR!. Sebelumnya Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) telah dibuka melalui situs www.lapor.go.id, SMS 1708, dan mobile aplikasi. 

Deputi I Bidang Pengendalian Pembangunan Program Prioritas Kantor Staf Presiden, Darmawan Prasodjo mengatakan, inovasi pelaporan lewat jejaring sosial ini dilakukan agar masyarakat semakin mudah menyuarakan aspirasinya. Pengembangan LAPOR! melalui Twitter ini, menurut Darmawan, menunjukkan komitmen pemerintah untuk senantiasa terbuka dan partisipatif. 

Read more: Kantor Staf Presiden Buka Layanan Pengaduan Via Twitter

Detik.com - Jakarta, Pemerintah memfasilitasi aduan warga. Di era Presiden Jokowi ada salurannya lewat lapor.go.id atau bisa dengan SMS ke 1708. Nah, lewat aduan itu salah satu yang banyak masuk terkait dengan proses pembuatan e-KTP, proses yang lama hingga berbulan-bulan menjadi bahan aduan.

"Soal e-KTP ada yang lapor," kata Kepala Bidang Komunikasi Kantor Presiden, Eko Sulistyo, Rabu (29/7/2015).

Read more: Soal Pembuatan e-KTP yang Lama Prosesnya Jadi Banyak Pertanyaan di lapor.go.id

Go to top