Halo #SahabatLAPOR!, Saat ini jumlah instansi yang terhubung dengan website LAPOR! Adalah 107 kementerian/Lembaga, 565 Pemerintah Daerah, 119 BUMN, dan 1905 instansi lainnya. Institusi terkait tak jarang mendapat kritikan dari masyarakat disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan. Hal itu disebabkan sejak lahir, kita tak pernah lepas dari urusan pelayanan publik. Mulai dari persoalan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya.  

Berbicara tentang pelayanan publik, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa Undang-undang tentang pelayanan publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalarn pelayanan publik. Oleh sebab itu, pengadaan kanal LAPOR! diharapkan dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan institusi terkait mengenai keluhan terhadap layanan yang ada. Salah satu realisasi Undang-Undang tersebut adalah pengadaan website SIPP (Sistim Informasi Pelayanan Publik). SIPP Merupakan media informasi elektronik satu pintu meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat. Silahkan mencari informasi memgenai pelayanan publik di www.sipp.menpan.go.id .

Sebagai contoh, silahkan mencari informasi mengenai “Permohonan SKCK Baru” dan pilih lokasi pencarian. Selanjutnya, akan muncul informasi terkait hal tersebut. Terdapat enam standar pelayanan publik yang muncul seperti gambar dibawah.

Berdasarkan pasal 21 UU No. 25 Tahun 2009, setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban memenuhi 14 komponen standar pelayanan yang meliputi: 1) dasar hukum, 2) persyaratan, 3) sistem, mekanisme, dan prosedur, 4) jangka waktu penyelesaian, 5) biaya/tarif, 6) produk pelayanan, 7) sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, 8) kompetensi pelaksana,  9) pengawasan internal,  10) penanganan pengaduan, saran, dan masukan,  11) jumlah pelaksana,  12) jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; 13) jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan risiko keragu-raguan; dan 14) evaluasi kinerja pelaksanan, .

Kesehjateraan Indonesia dapat tercapai dengan memenuhi kebutuhan dasar sehingga dapat menurunkan angka kesenjangan sosial yang terjadi. Keterbukaan akses Informasi mengenai standar pelayanan publik yang dapat diakses oleh masyarakat. Selain itu, terpenuhinya standar pelayanan publik dapat meminimalisir tindakan-tindakan maladministrasi seperti pungutan liar, penyimpangan prosedur, penudaan berlarut dan sebagainya yang merupakan celah terjadinya tindakan korupsi.

Setali dengan hal itu, UU No. 25 tahun 2009 juga mengatur 9 hak masyarakat/pengguna pelayanan publik. Salah satunya, masyarakat berhak untuk mengawasi pelaksanaan pelayanan publik. Pajak yang dibayar oleh masyarakat akan dialokasikan sebagai sumber pembiayaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, masyarakat memiliki bekal untuk mengawal dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan publik.     

Jika pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah terkait tidak sesuai dengan prosedur yang tertera di sipp.menpan.go.id , kamu dapat mengadu di kanal pengaduan LAPOR! dengan mengirimkan aduan ke website www.lapor.go.id atau SMS ke 1708 dengan menjelaskan kronologi masalah secara lengkap dan detil, disertai keterangan kejdian, lokasi (kelurahan, kecamatan, kota/kabupaten) dan waktu; kejadian, pihak terlibat, saksi, serta data pendukung lainnya yang bisa mendukung laporan anda terkait masalah tersebut.

 

"Berani LAPOR! Untuk Pelayanan Publik yang Lebih Baik"

 

#LAPOR!1708

Go to top