LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat telah dikembangkan sejak tahun 2011 dan telah berjalan hingga tahun 2018 ini. LAPOR! awalnya merupakan inisiatif dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) yang kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Selama beberapa tahun, LAPOR! dikelola dan dikembangkan terus oleh KSP. Namun, saat ini LAPOR! tidak lagi sepenuhnya dikelola oleh KSP.

Mulai tahun 2016, sejak dilakukannya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), LAPOR! kini dikelola oleh 3 lembaga, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga lembaga ini memiliki perannya masing-masing dalam pengelolaan SP4n-LAPOR! saat ini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau lebih dikenal dengan Kemenpan RB bergerak dalam ranah pelayanan publik, dimana menjadi pengarah para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik prima bagi masyarakat Indonesia. Kemenpan RB bertindak sebagai pembina pelayanan publik. Dan hal ini sejalan dengan tujuan utama LAPOR! untuk menjadi kanal pengawasan dan pengaduan pelayanan publik. Dan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, akhirnya diberikan mandat kepada Kemenpan RB untuk mengelola SP4N, termasuk LAPOR! di dalamnya. Oleh karena itu, saat ini LAPOR! dikelola secara operasional oleh Kemenpan RB, serta menjadi pihak utama yang akan mengarahkan LAPOR! selanjutnya. 

Setelah mengembangkan dan membesarkan LAPOR!, KSP kini memiliki peran untuk memberikan dukungan infrastruktur serta fasilitas agar LAPOR! tetap berjalan, di samping tetap memegang peran untuk melaksanakan transisi operasional LAPOR! dari KSP ke Kemenpan RB. KSP juga berperan dalam merancang sistem SP4N-LAPOR! Ini. KSP sendiri juga berperan dalam melakukan pengawalan program prioritas pemerintah dan dengan LAPOR! pengawalan ini dilakukan.

Dalam LAPOR!, Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman RI sendiri juga dapat menjadi pintu selanjutnya apabila laporan masyarakat yang disampaikan melalui LAPOR! tidak terselesaikan.

Selama tahun 2017 hingga tahun 2018, proses transisi telah dilakukan dengan lancar. Dan ketiga lembaga ini saling bersinergi satu sama lain untuk terus mengembangkan LAPOR! agar dapat menjadi kanal nasional dalam rangka perbaikan dan pengawalan pelayanan publik. Dan diharapkan SP4N-LAPOR! akan semakin besar dan turut serta dalam perbaikan program pemerintah. (AWN)

 

 

Go to top