Jumat (16/12/2016) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar diskusi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2016-2017. Renaksi yang diselenggarakan di Bappenas merupakan renaksi pertama yang disusun dan ditetapkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak beliau menjadi Presiden pada bulan Oktober 2014 lalu.

Dalam upaya membangun tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, Presiden Joko Widodo menetapkan lima agenda pembangunan nasional. Pertama, melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik. Kedua, meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Ketiga, membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Keempat, menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional. Kelima, meningatkan partispasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Lebih jauh, Renaksi OGI 2016-2017 diharapkan mampu membantu menjawab tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah, terutama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Kedepannya, Renaksi OGI berfokus dalam hal akses informasi publik yang terbatas, saluran partisipasi publik yang terbatas, dan penyediaan pelayanan publik yang belum optimal.

Secara spesifik Renaksi OGI mencoba mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi, mendorong tingkat partisipasi publik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, dan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Untuk menjawab ketiga tantangan tersebut, Renaksi OGI 2016-2017 membagi empat fokus utama. Pertama, peningkatan partisipasi publik. Kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan penguatan pelayanan publik. Ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik, terakhir penguatan tata kelola data.

Dalam mewujudkan keterbukaan, ada beberapa program kunci yang telah berjalan sejak tahun 2012 dalam rangka mendorong agenda keterbukaan pemerintah. Program kunci tersebut antara lain Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Inisiatif Satu Data Indonesia, transparansi progress penganggaran, serta pembentukan PPID dan Penetapan Standar Layanan Informasi Publik – Implementasi UU 14/ 2008.