1. Apakah LAPOR! dapat menindaklanjuti aspirasi, pengaduan, atau permintaan informasi yang disampaikan masyarakat?

Tidak. Dalam alur kerja, LAPOR! memiliki beberapa tugas yakni mengesahkan laporan dengan meninjau konten laporan, mendisposisikan laporan yang telah disahkan kepada instansi yang berwenang untuk memberikan tindak lanjut laporan (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bekerjasama dalam pemanfaatan LAPOR!), melakukan intervensi kepada instansi yang berwenang apabila belum melakukan tindak lanjut sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada kebijakan dan prosedur LAPOR!.

Oleh karena itu, tugas tindak lanjut menjadi tanggung jawab K/L/D terkait, sementara LAPOR! menjadi penghubung antara K/L/D dengan masyarakat hingga laporan diselesaikan dengan tuntas.

2. Hal-hal apa saja yang dapat masyarakat sampaikan ke LAPOR!?

Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, pengaduan atau permintaan informasi apabila laporan erat kaitannya dengan Pelayanan Publik seperti kesehatan, transportasi, pendidikan, administrasi kependudukan, perizinan (STNK, SIM, Izin Mendirikan Bangunan, dan lainnya), Lingkungan Hidup, Pariwisata, Pembangunan Daerah, Dana Desa, Infrastruktur, Hak Ketenagakerjaan, Komunikasi dan Informasi, dan Perbankan.

Adapun laporan terkait hukum, lingkup legislatif, korupsi, dan/atau masalah kriminal belum dapat kami kelola sehingga Anda sebaiknya melaporkan langsung ke instansi yang bersangkutan.Namun demikian, khusus untuk layanan penegakan hukum oleh Kepolisian dan Kejaksaan (termasuk dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi), anda dapat memantau penanganannya dengan bertanya melalui LAPOR!. Keluhan mengenai pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan juga dapat disampaikan melalui LAPOR!.

3. Bagaimana cara agar laporan masyarakat dapat lebih cepat diverifikasi?

Laporan Anda akan diverifikasi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja. Pastikan Anda melapor melalui kanal prioritas LAPOR! yang sudah terhubung secara otomatis dengan sistem. Kanal prioritas tersebut antara lain situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708, Mobile Apps (sudah tersedia di Apple Store, Windows Store & Play Store), atau menyertakan tagar #LAPOR apabila mengadu melalui Twitter. Laporan setidaknya mencakup permasalahan secara jelas, lengkap, dan kronologis, menyebutkan waktu dan tempat kejadian, menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, melampirkan bukti pendukung (apabila tersedia).

4. Apakah masyarakat dapat memberikan tanggapan setelah mendapatkan tindak lanjut dari instansi terkait?

Tentu bisa. Hal tersebut justru diperlukan untuk meningkatkan kinerja K/L/D terkait dalam mengelola aspirasi, pengaduan atau permintaan informasi yang masuk.

Apabila menggunakan Website LAPOR!, Anda dapat memberikan tanggapan pada halaman tindak lanjut laporan dengan mengisi kolom “Tindak Lanjut” yang disediakan. 

Apabila menggunakan SMS 1708, Anda dapat memberikan tanggapan dengan mendaftarkan akun pada website atau Mobile Apps LAPOR! terlebih dahulu. Selanjutnya, Anda dapat memberikan komentar dengan mengisi kolom “Tindak Lanjut” yang disediakan.

Jika menggunakan Mobile Apps, Anda dapat memberikan tanggapan dengan memilih “Komentar Publik” di pojok kanan bawah layar aplikasi, kemudian dapat mengisi kolom “Tambahkan komentar anda ..” yang disediakan.

Jika menggunakan Twitter, Anda dapat memberikan tanggapan dengan mengakses situs website lapor.go.id terlebih dahulu dan login menggunakan akun Twitter Anda. Selanjutnya, Anda dapat memberikan komentar dengan mengisi kolom “Tindak Lanjut” yang disediakan.

5. Apakah masyarakat dapat menyampaikan laporannya secara langsung atau mengirimkannya melalui kurir?

LAPOR! memfasilitasi penyampaian pengaduan secara elektronik melalui berbagai kanal prioritas yang disediakan, demi efisiensi biaya dan waktu serta kemudahan bagi masyarakat. Namun, jika Anda berhalangan dalam menggunakan kanal yang tersedia, silakan mengirimkan laporan dengan format Nama, Nomor Telepon, Alamat Email, Ringkasan Laporan, dan menyertakan lampiran pendukung serta mengirimkannya ke alamat berikut: Kantor Staf Presiden, Jl. Veteran III No. 2 Jakarta Pusat 10110 Indonesia.

6. Instansi mana saja yang telah terhubung ke LAPOR! ?

Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Lembaga Negara, BUMN, Pemerintah Daerah yang terdiri atas 19 Pemerintah Provinsi (Aceh, Bali, Bengkulu, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara), 4 Pemerintah Kota (Ambon, Bandung, Kediri, dan Semarang) dan 7 Pemerintah Kabupaten (Bojonegoro, Cianjur, Gorontalo, Indragiri Hulu, Serdang Bedagai, Parigi Moutong, dan Polewali Mandar). Apabila laporan merupakan kewenangan instansi swasta dan/atau pemerintah daerah yang belum terhubung, Anda dapat menyampaikan laporan tersebut ke bagian layanan informasi dan pengaduan dari instansi yang bersangkutan.