Jakarta, 28 Juli 2015 – Pengelola LAPOR! diundang sebagai narasumber dalam pembahasan tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Hotel Lumire Jakarta Pusat. Salah satu materi Inpres mengamanatkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagai penanggungjawab aksi peningkatan efektivitas pelaksanaan whistleblowing system (WBS) di 17 Kementerian/Lembaga melalui pemanfaatan sistem daring. LAPOR! dinilai efektif dan tepat menjadi percontohan untuk membagikan pengalamannya kepada seluruh instansi terkait dalam membangun dan mengelola sistem aspirasi dan pengaduan.

Inpres 7/2015 ini merupakan bentuk komitmen Presiden Joko Widodo untuk memenuhi janjinya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, serta memberikan jaminan perlindungan kepada masyarakat yang turut membantu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan aparatur pemerintah.


M. M. Gibran Sesunan selaku Tenaga Ahli Kepala Staf Kepresidenan yang menjadi narasumber memberikan paparan dalam sesi diskusi yang dipandu Sriyana dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), menjelaskan latar belakang, infrastruktur teknis, dan kisah sukses pemanfaatan sistem LAPOR!, khususnya dalam mendukung penguatan whistleblowing system. Berbagai fitur seperti “anonim” dan “rahasia” telah disediakan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pelapor, sehingga masyarakat tidak perlu ragu atau takut untuk mencegah dan memberantas korupsi dan maladministrasi di Indonesia.

Respons positif muncul dari berbagai perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir, terutama mengenai upaya Pengelola LAPOR! dalam memastikan tindak lanjut atas laporan masyarakat sesuai prinsip mudah, terpadu, dan tuntas yang diusung LAPOR!. Dalam kesimpulannya, Gibran menyatakan dukungannya untuk memperkuat mekanisme whistleblowing system yang dibangun LPSK maupun berbagai Kementerian/Lembaga. Selain itu Pengelola LAPOR! juga mengharapkan keterlibatan LPSK dalam mekanisme LAPOR! sehingga memperkuat upaya perlindungan terhadap pelapor yang selama ini menjadi salah satu fokus dalam pengelolaan laporan masyarakat.