Halo, rekan-rekan LAPOR!. Pernahkah kamu melapor melalui website LAPOR!? Apakah laporan kamu tidak dapat diverifikasi oleh Admin LAPOR! atau mendapatkan tindak lanjut yang tidak tepat? Kenapa bisa begitu? Mungkin rekan-rekan LAPOR! belum menjadi pelapor yang baik.

Apa sih manfaat menjadi pelapor yang baik?

1. Membantu Tim LAPOR! memverifikasi laporan kamu.

2. Mempermudah instansi terkait untuk memberikan tindak lanjut yang cepat dan tepat.

3. Rekan LAPOR! belajar menyampaikan laporan dengan kronologis dan lengkap.

Untuk menjadi pelapor yang baik, mari simak beberapa cara berikut:

1. Menuju website LAPOR! (www.lapor.go.id). Silakan login menggunakan email dan password kamu. Jika belum, silakan mendaftar dahulu sebagai pengguna LAPOR!.

2. Jika sudah masuk ke halaman utama, tuliskan masalah yang ingin kamu laporkan. Jangan lupa uraikan kronologi laporan tersebut, dengan jelas dan lengkap, termasuk di dalamnya pihak dan instansi apa yang kamu maksud. 

3. Agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan kejadian, jangan lupa menyertakan lokasi kejadian yang kamu maksud serta waktu kejadian tersebut. Kamu dapat menggunakan fitur "Anonim" dan "Rahasia" untuk menyamarkan nama kamu dan merahasiakan laporan kamu.

4. Jangan dikirim dulu! Baca sekali lagi laporan kamu apakah sudah sesuai dengan maksud kamu menuliskan laporan atau belum. Oh iya, sebagai orang Indonesia, kamu juga harus melapor dengan Bahasa Indonesia. Jadi, pastikan laporan kamu sudah menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar ya.

5. Kalau kamu memiliki bukti terkait laporan kamu, contohnya: foto, video, atau dokumen lain, silakan lampirkan bukti tersebut dalam laporan kamu. Tetapi, jika tidak ada, jangan khawatir laporan kamu tidak ditindaklanjuti. Lampiran ini berguna untuk instansi terkait menindaklanjuti laporan kamu.

6. Klik tombol "LAPOR!" untuk mengirim. Kini laporan kamu sudah terkirim dan silakan menunggu laporan kamu diverifikasi oleh Tim LAPOR!.

Setelah laporan kamu diverifikasi, tetap kawal dan ikuti perkembangan laporan kamu. Apabila tindak lanjut yang diberikan belum memuaskan, rekan LAPOR! dapat memberikan respon mengenai tindak lanjut tersebut. Mari mulai sekarang kita menjadi pelapor yang baik. (AWN)

LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat telah dikembangkan sejak tahun 2011 dan telah berjalan hingga tahun 2018 ini. LAPOR! awalnya merupakan inisiatif dari Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) yang kemudian dilanjutkan pengelolaannya oleh Kantor Staf Presiden (KSP). Selama beberapa tahun, LAPOR! dikelola dan dikembangkan terus oleh KSP. Namun, saat ini LAPOR! tidak lagi sepenuhnya dikelola oleh KSP.

Mulai tahun 2016, sejak dilakukannya Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sistem Aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!), LAPOR! kini dikelola oleh 3 lembaga, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Ombudsman Republik Indonesia. Ketiga lembaga ini memiliki perannya masing-masing dalam pengelolaan SP4n-LAPOR! saat ini.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau lebih dikenal dengan Kemenpan RB bergerak dalam ranah pelayanan publik, dimana menjadi pengarah para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik prima bagi masyarakat Indonesia. Kemenpan RB bertindak sebagai pembina pelayanan publik. Dan hal ini sejalan dengan tujuan utama LAPOR! untuk menjadi kanal pengawasan dan pengaduan pelayanan publik. Dan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 76/2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, akhirnya diberikan mandat kepada Kemenpan RB untuk mengelola SP4N, termasuk LAPOR! di dalamnya. Oleh karena itu, saat ini LAPOR! dikelola secara operasional oleh Kemenpan RB, serta menjadi pihak utama yang akan mengarahkan LAPOR! selanjutnya. 

Setelah mengembangkan dan membesarkan LAPOR!, KSP kini memiliki peran untuk memberikan dukungan infrastruktur serta fasilitas agar LAPOR! tetap berjalan, di samping tetap memegang peran untuk melaksanakan transisi operasional LAPOR! dari KSP ke Kemenpan RB. KSP juga berperan dalam merancang sistem SP4N-LAPOR! Ini. KSP sendiri juga berperan dalam melakukan pengawalan program prioritas pemerintah dan dengan LAPOR! pengawalan ini dilakukan.

Dalam LAPOR!, Ombudsman Republik Indonesia memiliki peran sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman RI sendiri juga dapat menjadi pintu selanjutnya apabila laporan masyarakat yang disampaikan melalui LAPOR! tidak terselesaikan.

Selama tahun 2017 hingga tahun 2018, proses transisi telah dilakukan dengan lancar. Dan ketiga lembaga ini saling bersinergi satu sama lain untuk terus mengembangkan LAPOR! agar dapat menjadi kanal nasional dalam rangka perbaikan dan pengawalan pelayanan publik. Dan diharapkan SP4N-LAPOR! akan semakin besar dan turut serta dalam perbaikan program pemerintah. (AWN)

Jumat (16/12/2016) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar diskusi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2016-2017. Renaksi yang diselenggarakan di Bappenas merupakan renaksi pertama yang disusun dan ditetapkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak beliau menjadi Presiden pada bulan Oktober 2014 lalu.

Dalam upaya membangun tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, Presiden Joko Widodo menetapkan lima agenda pembangunan nasional. Pertama, melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik. Kedua, meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Ketiga, membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Keempat, menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional. Kelima, meningatkan partispasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Lebih jauh, Renaksi OGI 2016-2017 diharapkan mampu membantu menjawab tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah, terutama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Kedepannya, Renaksi OGI berfokus dalam hal akses informasi publik yang terbatas, saluran partisipasi publik yang terbatas, dan penyediaan pelayanan publik yang belum optimal.

Secara spesifik Renaksi OGI mencoba mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi, mendorong tingkat partisipasi publik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, dan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Untuk menjawab ketiga tantangan tersebut, Renaksi OGI 2016-2017 membagi empat fokus utama. Pertama, peningkatan partisipasi publik. Kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan penguatan pelayanan publik. Ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik, terakhir penguatan tata kelola data.

Dalam mewujudkan keterbukaan, ada beberapa program kunci yang telah berjalan sejak tahun 2012 dalam rangka mendorong agenda keterbukaan pemerintah. Program kunci tersebut antara lain Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Inisiatif Satu Data Indonesia, transparansi progress penganggaran, serta pembentukan PPID dan Penetapan Standar Layanan Informasi Publik – Implementasi UU 14/ 2008.

Ombudsman, atau sistem pengaduan masyarakat, dikembangkan di banyak negara. Indonesia dan Australia misalnya. Meski secara geografis berdekatan, kedua negara tersebut memiliki sistem pengaduan yang berbeda. Ombudsman berasal dari kata Roma Kuno yang berarti „Defender of the people‟. Ombudsman diciptakan untuk mengimbangi kekuatan pemerintah dan masyarakat. 

Lain hal dengan Indonesia, sistem pengelolaan pengaduan di Australia terbilang unik. Dalam seminar bertajuk Ombudsman dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Pengalaman pada kantor Commonwealth Ombudsman Australia) dipaparkan mengenai bagaimana sistem pengelolaan pengaduan di Australia. Seminar yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI, menghadirkan perwakilan Commonwealth Australia dan Victorian Ombudsman.

Bila Indonesia memiliki kanal pengaduan LAPOR! yang dapat diakses melalui SMS, website, dan mobile apps, Ombudsman di Australia cukup memanfaatkan media telefon sebagai media pengaduan. Uniknya, sistem yang dijalankan melalui telefon otomatis mengarah pada lembaga terlapor. Pelapor dapat langsung terhubung dengan pihak lembaga terkait dengan cara menekan tombol-tombol kode lembaga tersebut, kemudian sistem secara otomatis akan menghubungkan keduanya. Mereka memanfaatkan 16 staf untuk menjaring laporan-laporan yang masuk.

Ombudsman di Australia berdiri tahun 1973, dimana core bisnis mereka adalah investigation & enquiries. Berbeda dengan kasus yang masuk ke pengadilan, kasus yang masuk di Ombudsman Australia dapat diselesaikan secara gratis, cepat, langsung ke parlemen, independen, dan investigasi kemana-mana.
Sistem pengaduan ombudsman meliputi: Masyarakat >Pengaduan via telp > Ombudsman > Verifikasi via telp > Kementerian/Lembaga > Menindaklanjuti pengaduan > Masyarakat (Jika pengaduan tidak dapat diselesaikan di tahap kementerian/lembaga, maka dilanjutkan dengan investigasi)

Dalam sehari, pihak Ombudsman Australia mengaku dapat menerima 200 hingga 300 pengaduan. Bila ditotal, ada sekitar 71% pengaduan yang masuk melalui telefon. Sebelum melakukan pengaduan ke Ombudsman, pelapor mula-mula melakukan pengaduan pada agency atau lembaga terkait. Masalah-masalah yang sekiranya masih dapat ditangani oleh lembaga terkait, diupayakan untuk mereka tangani sendiri. Melalui good technology, database, dan internal guide, mereka mampu mengeluarkan keputusan dengan cepat dan jelas.

Berbeda dengan Indonesia, Ombudsman Australia menindaklanjuti laporan secara langsung. Misalnya, ketika lembaga pendidikan Australia sudah tidak mampu menangani pengaduan yang masuk, mereka akan membuat rekomendasi pada Ombudsman. Cukup dengan satu kali telefon pada instansi terlapor, pihak Ombudsman Australia mengaku dapat langsung menyelesaikan laporan. Bila tidak juga berhasil, mereka kemudian menurunkan tim untuk investigasi langsung. Langkah penyelesaian masalah yang digunakan oleh Ombudsman Australia ialah melalui mediasi antar instansi. Mediasi dilakukan dengan cara menyesuaikan permintaan pelapor. “Pelapor tidak akan peduli dengan metode yang digunakan untuk menyelesaikan laporan, yang harus diingat adalah apa yang diinginkan pelapor,” ungkap Deborah.

Penyampaian pengaduan melalui telepon hanya langkah pertama. Ketika Ombudsman Australia membutuhkan data-data pendukung, mereka hanya meminta pelapor untuk datang ke kantor dan membawa berkas atau data yang diperlukan. Hal tersebut ditujukan agar masing-masing pihak, baik Ombudsman maupun pelapor memperoleh informasi secara tuntas.

Ombudsman Australia mengaku, seringkali berhadapan dengan pelapor yang tidak mengerti batasan Ombudsman dalam menyelesaikan laporan. Untuk menangani hal tersebut, Ombudsman Australia menyediakan pelatihan khusus untuk staf mereka. Mereka juga menyediakan formulir laporan untuk diisi oleh pelapor yang tidak dapat datang ke kantor dan statement jelas apa yang akan mereka lakukan dengan laporannya karena semakin lama mereka menundanya, semakin tinggi ekspektasi pelapor. Mereka memiliki guideline dan unreasonable complain conduct serta batasan yang masuk akal untuk setiap laporan. Banyaknya pengaduan yang masuk seringkali membuat para karyawan mereka menderita stress, oleh karenanya Commonwealth menyediakan akses gratis ke psikolog untuk staf mereka.

Dalam menjaring minat masyarakat untuk melakukan pengaduan, pihak Ombudsman melakukan dorongan langsung pada masyarakat. Mereka seringkali turun ke daerah-daerah untuk melakukan edukasi, menginformasikan pada masyarakat mengenai apa yang dapat masyarakat lakukan ketika menemui masalah. Jargon mereka adalah “Complaints are good” dan “Complaints should be welcome”.

“Sebisa mungkin laporan yang sudah diselesaikan dari Ombudsman Australia mempunyai efek pencegahan,” kata Deborah. Terutama pada kasus-kasus berskala kecil
namun sering terjadi, seperti mal-administrasi. Langkah pencegahan yang mereka lakukan ialah dengan mengedukasi agar tidak mengulang kasus yang sama. Di negara-negara bagian, dana penyelesaian masalah didapat dari perusahaan-perusahaan yang menundukkan diri pada Ombudsman. 

Bagi mereka, pengaduan atau laporan adalah feedback gratis yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat. “Kami selalu mengajarkan pada para staf untuk mencintai pengaduan dan keluhan, sebab jika tidak, layanan publik akan menjadi kegelapan,” tutur Deborah.

Okezone.com, KULONPROGO – Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Kulonprogo, Yogyakarta, resmi menerapkan layanan adunan masyarakat berbasis online bertajuk LAPOR!. Kulonprogo merupakan salah satu dari 48 pemerintah daerah yang baru menerapkan layanan sejenis.

LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dibangun oleh Kantor Staf Presiden. Layanan ini menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan telah diterapkan oleh semua kementerian dan lembaga di Indonesia.

Muhammad Gibran, perwakilan KSP menjelaskan, layanan ini nantinya akan digunakan oleh seluruh pemerintah daerah. Masyarakat akan dimudahkan dalam menyalurkan aspirasi terkait layanan publik.

“Masyarakat Kulonprogo juga bisa menyampaikan masukan seputar permasalahan pembangunan,” katanya seperti dikutip dari Harianjogja.com, Kamis (24/11/2016).

Sementara, Kepala Bagian Organisasi Setda Kulonprogo, Sariji menambahkan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi LAPOR! di ponsel pintarnya masing-masing. Selain itu, bisa pula dilakukan laporan melalui pesan singkat kepada administrator yang akan meneruskan aduan tersebut ke SKPD terkait.

“Administrator nanti mengolah aduan sesuai klasifikasi tujuan dan mendisposisikan tindaklanjutnya,” ujar dia.

Aduan melalui pesan singkat dikenakan tarif umum dan bisa diakses oleh provider apapun. Pesan bisa dikirim ke nomor 1708 dengan format kulonprogo_isi aduan.

Keberadaan layanan ini sendiri sebenarnya memudahkan kontrol kinerja pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak harus mengeluarkan biaya untuk layanan aspirasi masyarakat ini.

Go to top