LAPOR! sebagai sebuah aplikasi pengelolaan pengaduan tidak dimaksudkan untuk menggantikan aplikasi pengelolaan pengaduan yang sudah ada ataupun menutup kemungkinan pengembangan aplikasi pengelolaan pengaduan lainnya. LAPOR! ada untuk mendukung pengelolaan pengaduan pemerintah, dengan menghubungkan masyarakat dengan instansi pemerintah, maupun antara instansi pemerintah yang satu dengan instansi pemerintah yang lain.

Bentuk dukungan LAPOR! terhadap pengelolaan pengaduan pemerintah yang sudah berjalan diwujudkan dalam bentuk Aplication Programming Interface (API). API LAPOR! memungkinkan masyarakat / instansi pemerintah untuk menarik data LAPOR! untuk menganalisis maupun mengintegrasikan aplikasi pengaduan yang sudah berjalan di instansi pemerintah dengan LAPOR!. Tujuannya adalah agar semakin mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan dan aspirasinya serta meningkatkan partisipasi publik dalam pengawasan program pembangunan.

API LAPOR! terbagi pada dua kelompok besar, yaitu API Akses Data LAPOR! dan API Integrasi Laporan LAPOR!.

API Akses Data LAPOR!

API Akses Data LAPOR! merupakan API yang dapat digunakan untuk menarik data-data pengaduan masyarakat serta data terkait lainnya yang masuk di LAPOR!. Data laporan yang terdapat di API sudah tidak termasuk data laporan rahasia serta data diri pelapor.

Untuk melihat laporan yang asli di website LAPOR! bisa mengecek tautan https://www.lapor.go.id/pengaduan/"TrackingID" 

Data "TrackingID" dapat ditarik pada bagian Daftar Pengaduan.

API ini menggunakan struktur format JSON dalam komunikasinya.

URL : https://www.lapor.go.id/api/services/f01/gettopics

Method : POST

Parameter : “KEYTOKEN” Token akses yang diberikan oleh tim LAPOR!

Output :

 [... 

"id":"13", 

"parent":"3", 

"topic_name":"Teknologi Informasi dan Komunikasi" 

}, 

...]

Keterangan Output :

 “id” 

Nomor id dari topik

“parent” 

Nomor id dari topik yang menjadi parent topic.

Bernilai 0 jika topik tersebut merupakan parent topic.  

“topic_name”

Nama topik.

URL : https://www.lapor.go.id/api/services/f01/getunit

Method : POST

Parameter : “KEYTOKEN” Token akses yang diberikan oleh tim LAPOR!

Output :

 [ 

"id": "10601", 

"parent_id": "993", 

"nama": "Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan", 

"nama_alias": "", 

"emails": "", "alamat": "", 

"website": "", 

"telp": "", "fax": "" 

]

Keterangan Output :

 “id” 

Nomor id dari suatu unit.

“parent_id” 

Nomor id dari unit yang menjadi parent unit dari unit tersebut.

Bernilai 0 jika unit tersebut merupakan parent unit.  

“nama”

Nama unit.

“nama_alias”

Nama lain dari unit. 

"emails"

Alamat email dari unit.

"alamat"

Lokasi fisik dari unit.

"website"

Situs yang dimiliki unit.

"telp"

Nomor telepon unit.

"fax"

Nomor fax unit.

URL : https://www.lapor.go.id/api/services/f01/getarea

Method : POST

Parameter : “KEYTOKEN” Token akses yang diberikan oleh tim LAPOR!

Output :

[...{ 

"id": "1", 

"parent_id": "0", "area_name":

"Aceh", "latitude": "4.57369",

"longitude": "96.8358" 

},...]

Keterangan Output :

 “id” 

Nomor id dari area tersebut.

“parent” 

Nomor id dari area yang menjadi parent area.

Bernilai 0 jika area tersebut merupakan parent area.  

“area_name”

Nama area.

“latitude”

Nilai lintang dari area tersebut.

"longitude"

Nilai bujur dari area tersebut.

URL : https://www.lapor.go.id/api/services/f01/streams

Method : POST

Parameter : 

“KEYTOKEN”

Token akses yang diberikan oleh tim LAPOR!

“order_by”

Parameter untuk mengurutkan stream laporan berdasarkan beberapa kategori. Kategori yang menjadi isi parameter ini di antaranya: “TrackingID”, “Kategori”, “JudulLaporan”, “IsiLaporan”, “DisposisiInstansi”, “Area”,“TanggalLaporanMasuk”, “TanggalDisposisi”, “TanggalLaporanAktivitasTerakhir”

“order_opt”

Parameter untuk menampilkan urutan secara menaik atau menurun berdasarkan kategori yang diisi di order_by. Isi parameter ini adalah “asc” untuk urutan menaik atau “desc” untuk urutuan menurun.

 

“filter_by”

 

Parameter untuk menyaring laporan yang ditampilkan berdasarkan kategori tertentu. Kategori yang menjadi isi dari parameter ini adalah: “KategoriID”, “DisposisiInstansiID”, “Status”, “AreaID”, “isi”, “TrackingID”, “TimestampLaporanMasuk”, “TimestampTanggalDisposisi”, “TimestampTanggalAktivitasTerakhir”, “TimestampTanggalLaporanDitutup"

 

“filter_opt”

 

Parameter pembanding antara isi filter_by dengan nilai yang diisikan di filter_value . Isi dari parameter ini adalah operator pembanding: =, >, <, >=, <=, isi

 

“filter _value” 

 

Nilai yang dibandingkan dengan isi filter_by 

 

“limit” 

 

Batasan laporan yang akan dikembalikan oleh API

Output :

"error": 0, "message": "success", 

"data": {

"rows": [ 

"TrackingID": "1441835", "Pelapor": "Anonim", 

"JudulLaporan": "Pendaftaran PPU PNS", 

"IsiLaporan": "Apa persyaratan pendaftaran anak ketiga dari seorang anggota PNS?", 

"Kategori": "Permintaan Informasi Tentang Pendaftaran 

PPU PNS", 

"KategoriID": "345", 

"DisposisiInstansi": "BPJS Kesehatan KC Pangkalpinang",

"DisposisiInstansiID": "10185", "Area": "Zed", 

"AreaID": "31163", 

"Status": "Selesai", 

"TanggalDisposisi": "18 March 2016 19:05:19", "TanggalLaporanMasuk": "07 January 2016 00:00:00", "TanggalLaporanAktivitasTerakhir": "18 March 2016 

19:05:19", 

"TanggalLaporanDitutup": "18 March 2016 19:05:19", "TimestampLaporanMasuk": "1452099600", 

"TimestampTanggalDisposisi": "1458302719", 

"TimestampTanggalAktivitasTerakhir": "1458302719", "TimestampTanggalLaporanDitutup": "1458302719" 

 },… 

Keterangan Output :

 “error” 

Nilai Error.

“message” 

Pesan Error.   

“data”

Objek data.

“rows”

Array data.

“TrackingID”

Nilai id suatu laporan.

“Pelapor”

Nama pelapor.

“JudulLaporan”

Judul laporan.

“IsiLaporan”

Konten dari laporan. 

“Kategori”

Kategori dari laporan.

 “KategoriID”

Nilai id dari kategori laporan tersebut.

“DisposisiInstansi”

Nama instansi yang didisposisikan laporan tersebut.

“DisposisiInstansiID”

 Nilai id dari instansi yang didisposisikan.

 “Area”

 Area dari laporan tersebut berada.

“AreaID”

Nilai id dari area laporan tersebut.

“Status”

Status tindak lanjut laporan tersebut.

Bernilai "Belum" jika belum ditindaklanjuti.

Bernilai "Proses" jika sudah ditindaklanjuti tapi belum selsai.

URL : https://www.lapor.go.id/api/services/f02/getstreams

Method : POST

Parameter : 

“KEYTOKEN”:

Token akses yang diberikan oleh tim LAPOR!

“instansi_id”:

Unit instansi id, default : instansi sesuai token aksesnya

“mulai”

Mulai dari nomor record/baris,default:0

 

“jumlah”:

 

Jumlah data, default :10

  • - Filter by Kategory/Topik

“cKategori” 

1, filter kategori/topik aktif,default:0 

“kategori” 

id kategori/topik, jika lebih dari 1 pisahkan dengan | (pipe)

  • - Filter by Tag

“cTag”

1, filter Tag aktif,default:0 

“Tag”

id Tag, jika lebih dari 1 pisahkan dengan | (pipe)

  • - Filter by Area 

“cArea”

1, filter Tag aktif,default:0 

“Area”

id Area, jika lebih dari 1 pisahkan dengan | (pipe)

“Status”

Status tindak lanjut laporan. 

Bernilai “Belum” jika belum ditindaklanjuti. 

Bernilai “Proses” jika sudah ditindaklanjuti tapi belum selesai. 

Bernilai “Selesai” jika laporan sudah selesai. 

Bernilai “Salinan” mengembalikan nilai laporan yang di salin ke pemilik token akses. 

 “isHold” 

1, untuk laporan yang sedang di hold, -1 tidak dihold, default:0 

“isProsesLastPelopor”

1 untuk filter laporan proses yang tindak lanjut terakhir adalah pelapor, deafault : 0

“Urutan”

Asc/desc, default : desc

“fUrutan”

Field urutan tracking_id, masuk, disposisi, aktivitas, tutup), default : disposisi Output: 

 

 

"error": 0, 

"message": "success", 

"data": { 

"TOTAL": "50669", 

"ROWS": [ 

"tracking_id": "1540812", 

"tanggal": "14 July 2016 00:00:00", 

"status": "Selesai", 

"klasifikasi": { 

"id": "3", 

"nama": "Permintaan Informasi" 

}, 

"area_laporan": { 

"provinsi_id": "15", 

"kabupaten_id": "762", 

"kecamatan_id": "4403", 

"kelurahan_id": "50912", 

"provinsi": "Jawa Timur", 

"kabupaten": "Mojokerto", 

"kecamatan": "BANGSAL", 

"kelurahan": "Sumbertebu" 

}, 

"pelapor": "I Gede Kondra", 

"anonim": "Tidak", 

"rahasia": "Tidak", 

"sumber_laporan": "Tatap Muka", 

"kategori": [ 

"kategori_id": "318", 

"kategori_parent_id": "175", 

"kategori_id_nama": "Permintaan Informasi Tentang Jaminan Pelayanan" 

}, 

"kategori_id": "175", 

"kategori_parent_id": "129", 

"kategori_id_nama": "Pelayanan Kesehatan" 

}, 

"kategori_id": "129", 

"kategori_parent_id": "5", 

"kategori_id_nama": "BPJS Kesehatan" 

}, 

"kategori_id": "5", 

"kategori_parent_id": "0", 

"kategori_id_nama": "Kesehatan"

}

], 

"judul_laporan": "Jaminan pelayanan tes Lab",

"isi_laporan": "Yth. BPJS Kesehatan KC Mojokerto,

Pasien disuruh melaksanakan tes lab oleh RS Sumber Glagah namun harus menyiapkan dana Rp 1,5 juta. Apabila tidak ingin dikenakan biaya, maka pasien akan dirujuk ke RSUD Dr.Soetomo Surabaya. Apakah tes lab dikenakan biaya? Tes sebelumnya tidak pernah dikenakan biaya sama sekali oleh RSUD Dr.Soekandar. Pasien atas nama Sumaiyah dengan nomor kartu 0000098635127

Mohon informasinya, terima kasih",

"disposisi": {

"disposisi_ke_instansi_id": "10227",

"disposisi_ke_instansi_nama": "BPJS Kesehatan KC Mojokerto",

"disposisi_tanggal": "19 July 2016 12:16:37",

"disposisi_oleh_instansi_id": "10227",

"disposisi_oleh_instansi_nama": "BPJS Kesehatan KC Mojokerto",

"disposisi_oleh_user": "User BPJS Kesehatan KC Mojokerto"

},

"instansi_terkait": [],

"tindaklanjut": [

{

"tindaklanjut_instansi_id": "10227",

"tindaklanjut_instansi_nama": "BPJS Kesehatan KC Mojokerto (BPJS Kesehatan Divisi Regional VII)",

"tindaklanjut_tanggal": "19 July 2016 12:16:37",

"tindaklanjut_isi": "Yth. Bapak I Gede Kondra,\n\nTerima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan terkait jaminan pelayanan kesehatan yaitu tes Lab.\n\nTelah kami konfirmasi ke RS Sumberglagah bahwa tes tersebut hanya dapat dilakukan di RSUD Dr.Soetomo. Namun karena pasien tidak berkenan untuk dirujuk, maka pasien diinformasikan dapat melakukan tes Lab di Lab lainnya dengan cara mengirimkan sampel yang diuji ke Lab di Surabaya, sehingga dikenakan biaya sekitar Rp 1,5 juta. Hal ini dikategorikan APS (Atas Permintaan Sendiri). Namun apabila pasien berkenan dirujuk, maka pasien akan diberikan rujukan ke RSUD Dr Soetomo.Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa sehat.\n\nSalam,\nBPJS Kesehatan\n"

}

],

"tags": [

{

"id_tag": "19555",

"nama_tag": "bpjs kesehatan bp veteran"

}

],

"tanggal_laporan_ditutup": "19 261 2016 12:16:37"

},

{

"tracking_id": "1540534", 

"tanggal": "19 July 2016 08:19:04", 

"status": "Belum", 

"klasifikasi": { 

"id": "3", 

"nama": "Permintaan Informasi" 

}, 

"area_laporan": { 

"provinsi_id": "23", 

"kabupaten_id": "883", 

"kecamatan_id": "5893", 

"kelurahan_id": null, 

"provinsi": "Kalimantan Timur", 

"kabupaten": "Samarinda", 

"kecamatan": "SAMARINDA ULU", 

"kelurahan": null 

}, 

"pelapor": "Andy .", 

"anonim": "Tidak", 

"rahasia": "Ya", 

"sumber_laporan": "web", 

"kategori": [ 

"kategori_id": "128", 

"kategori_parent_id": "129", 

"kategori_id_nama": "Pelayanan Administrasi" 

}, 

"kategori_id": "129", 

"kategori_parent_id": "5", 

"kategori_id_nama": "BPJS Kesehatan" 

}, 

"kategori_id": "5", 

"kategori_parent_id": "0", 

"kategori_id_nama": "Kesehatan" 

], 

 

  • - Pesan yang ditampilkan jika error karena Tanggal disposisi Awal dan Akhir harus diisi 

 { 

"error":1, 

"message":"Tanggal disposisi Awal dan Akhir harus diisi (max 31 hari)." 

}  

URL : https://www.lapor.go.id/api/services/f01/statistik

Method : POST

Parameter : “KEYTOKEN” Token akses yang diberikan oleh tim LAPOR!

Output :

 {"862":{"sub":{"880":{"id":"1215693","source_api":"all","tanggal":"2016-10-04","instansi_id":"880","belum":"469","proses":"90","selesai":"1361","parent_nid":"862","InstansiName":"Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) Kota Bandung","sub":[],"rtl":"10.38"},"893":{"id":"1215919","source_api":"all","tanggal":"2016-10-04", "instansi_id":"893","belum":"6","proses":"37","selesai":"1456","parent_nid":"862","InstansiName":"Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung","sub":[],"rtl":"6.79"},"897":{"id":"1215991","source_api":"all","tanggal":"2016-10-04”,

 

 

API Integrasi Laporan LAPOR!

API Integrasi Laporan LAPOR! merupakan API yang dapat digunakan oleh Instansi Pemerintah atau penyedia kanal pengaduan pelayanan publik lainnya jika ingin mengirimkan pengaduan yang diterimanya ke LAPOR!.

Jika Instansi atau Organisasi anda ingin menggunakan API ini, silakan siapkan Server dengan IP Public Static terlebih dahulu. Lalu kirimkan email ke kontak@lapor.go.id dengan informasi IP Static Public server anda dan URL yang akan digunakan untuk menerima tindak lanjut laporan dari LAPOR!.

API ini menggunakan struktur format XML dalam komunikasinya.  

URL : https://www.lapor.go.id/api/stream/addstream

Mekanisme : 

  • Lapor Mengirim Masukan berupa XML ke sistem K/L/D/I
  • Sistem Mengirim XML Keluaran ke sistem LAPOR! 

Contoh XML Masukan :

Contoh XML Keluaran :

 

Keterangan Gambar = 

  • Pelapor memasukan laporan baru melalui sistem K/L/DI.
  • Sistem K/L/D/I selanjutnya akan meminta laporan melalui xml masukan ke sistem LAPOR!.
  • LAPOR! merespon permintaan dan mengirimkan XML keluaran kepada sistem K/L/D/II untuk menampilkan atribut yang di minta (contoh : Tracking ID). 

Keterangan XML =

  • - Element trackingid pada XML keluaran adalah nomor unik laporan tersebut di LAPOR!. Nomor ini akan digunakan sebagai penanda tindak lanjut laporan nantinya. Element trackingid ini hanya muncul jika nilai element status bernilai 1 (sukses)
  • - URL dipanggil pada saat terdapat laporan yang ingin dikirimkan ke LAPOR!
  • - Element email pada XML masukan merupakan element opsional
  • - Element telepon pada XML keluaran merupakan nomor telepon seluler, karena akan digunakan untuk mengirimkan notifikasi SMS pada pelapor
  • - Attribute rahasia dan anonim pada Element laporan digunakan untuk menentukan nilai kerahasiaan dan keanoniman default pada laporan yang disampaikan, bernilai ‘1’ jika iya dan ‘0’ tidak
  • - Element kategori pada XML masukan merupakan element opsional
  • - Element kategori berisi kategori default terkait laporan ini melihat dari attribute id yang disampaikan
  • - Element area pada XML masukan merupakan element opsional
  • - Element area berisi area default terkait laporan ini melihat dari attribute id yang disampaikan
  • - Element disposisi pada XML masukan merupakan element opsional
  • - Element disposisi berisi instansi default yang akan mendapat disposisi terkait laporan melihat dari attribute id yang disampaikan
  • - Element tags pada XML masukan merupakan element opsional
  • - Element tags dapat mempunyai lebih dari 1 child element
  • - Element tags berisi tag default melihat dari attribute id yang disampaikan
  • - Element lampiran pada XML masukan merupakan element opsional
  • - Element lampiran dapat mempunyai lebih dari 1 child element
  • - Element status XML keluaran bernilai 1 jika sukses atau 0 jika gagal
  • - Element trackingid pada XML keluaran adalah nomor unik laporan tersebut di LAPOR!. Nomor ini akan digunakan sebagai penanda tindak lanjut laporan nantinya. Element trackingid ini hanya muncul jika nilai element status bernilai 1 (sukses)
  • - Element transaksiid merupakan kode unik transaksi ini hanya muncul jika nilai element status bernilai 1 (sukses)

Mekanisme : 

  • Lapor! : Mengirim Masukan berupa XML ke sistem K/L/D/I
  • Sistem : Mengirim XML Keluaran ke sistem LAPOR! 

Contoh XML Masukan :

 

Contoh XML Keluaran :

 

Keterangan Gambar = 

  • Pelapor meminta notifikasi disposisi laporan di sistem LAPOR! melalui URL sistem K/L/D/I.
  • Sistem LAPOR! mengirimkan notifikasi disposisi laporan ke sistem K/L/D/I yang dapat dilihat pelapor melalui sistem K/L/D/I.
  • Sistem K/L/D/I membalas dengan memberikan respon dan tracking id pelapor ke sistem LAPOR!. 

Keterangan XML =

  • - XML ini akan dikirimkan ke url yang sudah disiapkan K/L/D/I setiap ada laporan yang didisposisikan atau disalinkan ke K/L/D/I yang sudah terdaftar untuk integrasi ke LAPOR!
  • - Nilai element trackingid merupakan nilai yang sama seperti pada bagian ‘Memasukkan Laporan Baru’ 
  • - Attribute id pada element kategori merupakan id kategori yang ada di LAPOR!
  • - Attribute id pada element disposisi merupakan id instansi yang ada di LAPOR!
  • - Attribute id pada element salinan merupakan id instansi yang ada di LAPOR!
  • - Element lampiran merupakan element opsional, menandakan jumlah lampiran yang ada di laporan tersebut dan dapat dilihat di website LAPOR!
  • - Element salinan merupakan element opsional  
  • - Element salinan mempunyai child element sampai
  • - Element informasitambahan merupakan element opsional  
  • - Element informasitambahan mempunyai child element < info1> sampai < info2> 
  • - Element transaksiid merupakan kode unik transaksi ini, bernilai sama baik pada XML masukan maupun XML keluaran  
  • - Attribute type pada element lapor agar selalu bernilai RESPON 
  • - Attribute type pada element laporan sesuai dengan XML masukan, dalam hal ini ‘DISPOSISI’ 
  • - Element tanggal pada XML keluaran merupakan waktu notifikasi diterima
  • - Element status dapat bernilai ‘SUKSES’ atau ‘GAGAL’ 
  • - Element pesan merupakan element opsional, dan merupakan pesan sukses atau alasan kegagalan penerimaan notifikasi 
  • - Untuk mengunduh lampiran, menggunakan method POST dengan data token 

Mekanisme : 

  • LAPOR! : Mengirmkan XML Masukan ke Sistem K/L/D/I 
  • Sistem : Mengirimkan XML Keluaran ke Sistem LAPOR! 

Contoh XML Masukan :

 

Contoh XML Keluaran :

 

Keterangan Gambar =

  • Pejabat penghubung/admin domain melakukan tindak lanjut laporan melalui sistem K/L/D/I
  • Sistem K/L/D/I akan memasukan tindak lanjut laporan tersebut ke sistem LAPOR!
  • Sistem LAPOR! akan merespon sistem K/L/D/I dengan memberikan respon berupa keluaran API input tindak lanjut laporan kepada sistem K/L/D/I.
  • Sistem LAPOR! juga akan mengirimkan notifikasi tindak lanjut kepada sistem yang telah disediakan oleh K/L/D/I.
  • Sistem K/L/D/I memberikan respon berupa XML keluaran notifikasi tindak lanjut kepada sistem LAPOR! dimana hasil dari notifikasi tersebut juga dapat dilihat oleh pelapor. 

Keterangan XML =

  • - XML keluaran pada akan dikirimkan ke url yang sudah disiapkan K/L/D/I setiap ada tindak lanjut pada laporan yang didisposisikan atau disalinkan ke K/L/D/I yang sudah terdaftar untuk integrasi ke LAPOR!
  • - Nilai element trackingid merupakan nilai yang sama seperti pada bagian ‘Memasukkan Laporan Baru’
  • - Attribute tlid pada element tindaklanjut merupakan id kategori yang ada di LAPOR!
  • - Attribute type pada element tindaklanjut merupakan penanda siapa yang mengirimkan tindak lanjut, dapat bernilai ‘Administrator’, ‘Pemerintah’, ‘Komunitas’, ‘Pelapor’, ‘Penanggung Jawab’ 
  • - Attribute id pada element oleh merupakan id instansi yang ada di LAPOR!, attribute ini hanya muncul saat pengirim bertipe ‘Pemerintah’
  • - Element lampiran merupakan element opsional, menandakan jumlah lampiran yang ada di laporan tersebut dan dapat dilihat di website LAPOR!
  • - Element transaksiid merupakan kode unik transaksi ini, bernilai sama baik pada XML masukan maupun XML keluaran
  • - Attribute type pada element lapor agar selalu bernilai RESPON
  • - Attribute type pada element laporan sesuai dengan XML masukan, dalam hal ini ‘TINDAKLANJUT’
  • - Element tanggal pada XML keluaran merupakan waktu notifikasi diterima
  • - Element status dapat bernilai ‘SUKSES’ atau ‘GAGAL’
  • - Element pesan merupakan element opsional, dan merupakan pesan sukses atau alasan kegagalan penerimaan notifikasi 

Mekanisme : 

  • LAPOR! : Mengirmkan XML Masukan ke Sistem K/L/D/I 
  • Sistem : Mengirimkan XML Keluaran ke Sistem LAPOR! 

Contoh XML Masukan :

 

Contoh XML Keluaran :

 

Keterangan XML =

  • - XML ini akan dikirimkan ke url yang sudah disiapkan K/L/D/I setiap perubahan status pada laporan yang didisposisikan atau disalinkan ke K/L/D/I yang sudah terdaftar untuk integrasi ke LAPOR!
  • - Attribute type pada element dapat bernilai ‘PROSES’ atau ‘TUNTAS’
  • - Nilai element trackingid merupakan nilai yang sama seperti pada bagian ‘Memasukkan Laporan Baru’
  • - Nilai element status dapat bernilai ‘PROSES’ atau ‘TUNTAS’
  • - Element transaksi id merupakan kode unik transaksi ini, bernilai sama baik pada XML masukan maupun XML keluaran
  • - Attribute type pada element lapor agar selalu bernilai RESPON  
  • - Attribute type pada element laporan sesuai dengan XML masukan, dalam hal ini ‘PROSES’ atau ‘TUNTAS’
  • - Element tanggal pada XML keluaran merupakan waktu notifikasi diterima  
  • - Element status dapat bernilai ‘SUKSES’ atau ‘GAGAL’
  • - Element pesan merupakan element opsional, dan merupakan pesan sukses atau alasan kegagalan penerimaan notifikasi 

Mekanisme : 

  • Sistem K/L/D/I : Mengirmkan XML Masukan ke LAPOR!
  • LAPOR! : Mengirimkan XML Keluaran ke Sistem K/L/D/I 

Contoh XML Masukan (Sistem K/L/D/I) :

 

Contoh XML Keluaran :

 

Keterangan XML =

  • - URL dipanggil pada saat terdapat laporan yang ingin dikirimkan ke LAPOR! 
  • - Element trackingid pada XML masukan merupakan kode unik laporan yang menandakan tindak lanjut yang dikirimkan terkait laporan apa
  • - Element userid menandakan user yang akan tercatat di LAPOR! sebagai pengirim tindak lanjut, data userid akan diinformasikan dari LAPOR! terhadap instansi terkait  
  • - Element instansiid menandakan instansi yang akan tercatat di LAPOR! sebagai pengirim tindak lanjut, data instansiid akan diinformasikan dari LAPOR! terhadap instansi terkait
  • - Element userid dan Element instansiid saling terkait dan tidak bisa digunakan dengan kombinasi yang tidak tepat  
  • - Element tanggal berisi tanggal dan waktu tindak lanjut terjadi
  • - Element isi berisi narasi dari tindak lanjut yang disampaikan
  • - Element lampiran pada XML masukan merupakan element opsional
  • - Element lampiran dapat mempunyai lebih dari 1 child element
  • - Attribute id pada element userapi akan diberikan oleh LAPOR! dan unik untuk tiap Instansi 

 

 

 

Jum’at (16/12/2016) – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional menggelar diskusi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah atau Open Government Indonesia (Renaksi OGI) 2016-2017. Renaksi yang diselenggarakan di Bappenas merupakan renaksi pertama yang disusun dan ditetapkan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo sejak beliau menjadi Presiden pada bulan Oktober 2014 lalu.

Dalam upaya membangun tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, Presiden Joko Widodo menetapkan lima agenda pembangunan nasional. Pertama, melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik. Kedua, meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan. Ketiga, membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Keempat, menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional. Kelima, meningatkan partispasi publik dalam proses pengambilan kebijakan.

Lebih jauh, Renaksi OGI 2016-2017 diharapkan mampu membantu menjawab tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah, terutama dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Kedepannya, Renaksi OGI berfokus dalam hal akses informasi publik yang terbatas, saluran partisipasi publik yang terbatas, dan penyediaan pelayanan publik yang belum optimal.

Secara spesifik Renaksi OGI mencoba mendorong sisi pemanfaatan dari keterbukaan informasi, mendorong tingkat partisipasi publik di dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, dan mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Untuk menjawab ketiga tantangan tersebut, Renaksi OGI 2016-2017 membagi empat fokus utama. Pertama, peningkatan partisipasi publik. Kedua, perbaikan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan penguatan pelayanan publik. Ketiga, penguatan keterbukaan informasi publik, terakhir penguatan tata kelola data.

Dalam mewujudkan keterbukaan, ada beberapa program kunci yang telah berjalan sejak tahun 2012 dalam rangka mendorong agenda keterbukaan pemerintah. Program kunci tersebut antara lain Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR), Inisiatif Satu Data Indonesia, transparansi progress penganggaran, serta pembentukan PPID dan Penetapan Standar Layanan Informasi Publik – Implementasi UU 14/ 2008.

Ombudsman, atau sistem pengaduan masyarakat, dikembangkan di banyak negara. Indonesia dan Australia misalnya. Meski secara geografis berdekatan, kedua negara tersebut memiliki sistem pengaduan yang berbeda. Ombudsman berasal dari kata Roma Kuno yang berarti „Defender of the people‟. Ombudsman diciptakan untuk mengimbangi kekuatan pemerintah dan masyarakat. 

Lain hal dengan Indonesia, sistem pengelolaan pengaduan di Australia terbilang unik. Dalam seminar bertajuk Ombudsman dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (Pengalaman pada kantor Commonwealth Ombudsman Australia) dipaparkan mengenai bagaimana sistem pengelolaan pengaduan di Australia. Seminar yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI, menghadirkan perwakilan Commonwealth Australia dan Victorian Ombudsman.

Bila Indonesia memiliki kanal pengaduan LAPOR! yang dapat diakses melalui SMS, website, dan mobile apps, Ombudsman di Australia cukup memanfaatkan media telefon sebagai media pengaduan. Uniknya, sistem yang dijalankan melalui telefon otomatis mengarah pada lembaga terlapor. Pelapor dapat langsung terhubung dengan pihak lembaga terkait dengan cara menekan tombol-tombol kode lembaga tersebut, kemudian sistem secara otomatis akan menghubungkan keduanya. Mereka memanfaatkan 16 staf untuk menjaring laporan-laporan yang masuk.

Ombudsman di Australia berdiri tahun 1973, dimana core bisnis mereka adalah investigation & enquiries. Berbeda dengan kasus yang masuk ke pengadilan, kasus yang masuk di Ombudsman Australia dapat diselesaikan secara gratis, cepat, langsung ke parlemen, independen, dan investigasi kemana-mana.
Sistem pengaduan ombudsman meliputi: Masyarakat >Pengaduan via telp > Ombudsman > Verifikasi via telp > Kementerian/Lembaga > Menindaklanjuti pengaduan > Masyarakat (Jika pengaduan tidak dapat diselesaikan di tahap kementerian/lembaga, maka dilanjutkan dengan investigasi)

Dalam sehari, pihak Ombudsman Australia mengaku dapat menerima 200 hingga 300 pengaduan. Bila ditotal, ada sekitar 71% pengaduan yang masuk melalui telefon. Sebelum melakukan pengaduan ke Ombudsman, pelapor mula-mula melakukan pengaduan pada agency atau lembaga terkait. Masalah-masalah yang sekiranya masih dapat ditangani oleh lembaga terkait, diupayakan untuk mereka tangani sendiri. Melalui good technology, database, dan internal guide, mereka mampu mengeluarkan keputusan dengan cepat dan jelas.

Berbeda dengan Indonesia, Ombudsman Australia menindaklanjuti laporan secara langsung. Misalnya, ketika lembaga pendidikan Australia sudah tidak mampu menangani pengaduan yang masuk, mereka akan membuat rekomendasi pada Ombudsman. Cukup dengan satu kali telefon pada instansi terlapor, pihak Ombudsman Australia mengaku dapat langsung menyelesaikan laporan. Bila tidak juga berhasil, mereka kemudian menurunkan tim untuk investigasi langsung. Langkah penyelesaian masalah yang digunakan oleh Ombudsman Australia ialah melalui mediasi antar instansi. Mediasi dilakukan dengan cara menyesuaikan permintaan pelapor. “Pelapor tidak akan peduli dengan metode yang digunakan untuk menyelesaikan laporan, yang harus diingat adalah apa yang diinginkan pelapor,” ungkap Deborah.

Penyampaian pengaduan melalui telepon hanya langkah pertama. Ketika Ombudsman Australia membutuhkan data-data pendukung, mereka hanya meminta pelapor untuk datang ke kantor dan membawa berkas atau data yang diperlukan. Hal tersebut ditujukan agar masing-masing pihak, baik Ombudsman maupun pelapor memperoleh informasi secara tuntas.

Ombudsman Australia mengaku, seringkali berhadapan dengan pelapor yang tidak mengerti batasan Ombudsman dalam menyelesaikan laporan. Untuk menangani hal tersebut, Ombudsman Australia menyediakan pelatihan khusus untuk staf mereka. Mereka juga menyediakan formulir laporan untuk diisi oleh pelapor yang tidak dapat datang ke kantor dan statement jelas apa yang akan mereka lakukan dengan laporannya karena semakin lama mereka menundanya, semakin tinggi ekspektasi pelapor. Mereka memiliki guideline dan unreasonable complain conduct serta batasan yang masuk akal untuk setiap laporan. Banyaknya pengaduan yang masuk seringkali membuat para karyawan mereka menderita stress, oleh karenanya Commonwealth menyediakan akses gratis ke psikolog untuk staf mereka.

Dalam menjaring minat masyarakat untuk melakukan pengaduan, pihak Ombudsman melakukan dorongan langsung pada masyarakat. Mereka seringkali turun ke daerah-daerah untuk melakukan edukasi, menginformasikan pada masyarakat mengenai apa yang dapat masyarakat lakukan ketika menemui masalah. Jargon mereka adalah “Complaints are good” dan “Complaints should be welcome”.

“Sebisa mungkin laporan yang sudah diselesaikan dari Ombudsman Australia mempunyai efek pencegahan,” kata Deborah. Terutama pada kasus-kasus berskala kecil
namun sering terjadi, seperti mal-administrasi. Langkah pencegahan yang mereka lakukan ialah dengan mengedukasi agar tidak mengulang kasus yang sama. Di negara-negara bagian, dana penyelesaian masalah didapat dari perusahaan-perusahaan yang menundukkan diri pada Ombudsman. 

Bagi mereka, pengaduan atau laporan adalah feedback gratis yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat. “Kami selalu mengajarkan pada para staf untuk mencintai pengaduan dan keluhan, sebab jika tidak, layanan publik akan menjadi kegelapan,” tutur Deborah.

Okezone.com, KULONPROGO – Pemerintah Kabupaten(Pemkab) Kulonprogo, Yogyakarta, resmi menerapkan layanan adunan masyarakat berbasis online bertajuk LAPOR!. Kulonprogo merupakan salah satu dari 48 pemerintah daerah yang baru menerapkan layanan sejenis.

LAPOR! atau Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dibangun oleh Kantor Staf Presiden. Layanan ini menjadi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) dan telah diterapkan oleh semua kementerian dan lembaga di Indonesia.

Muhammad Gibran, perwakilan KSP menjelaskan, layanan ini nantinya akan digunakan oleh seluruh pemerintah daerah. Masyarakat akan dimudahkan dalam menyalurkan aspirasi terkait layanan publik.

“Masyarakat Kulonprogo juga bisa menyampaikan masukan seputar permasalahan pembangunan,” katanya seperti dikutip dari Harianjogja.com, Kamis (24/11/2016).

Sementara, Kepala Bagian Organisasi Setda Kulonprogo, Sariji menambahkan, masyarakat dapat mengunduh aplikasi LAPOR! di ponsel pintarnya masing-masing. Selain itu, bisa pula dilakukan laporan melalui pesan singkat kepada administrator yang akan meneruskan aduan tersebut ke SKPD terkait.

“Administrator nanti mengolah aduan sesuai klasifikasi tujuan dan mendisposisikan tindaklanjutnya,” ujar dia.

Aduan melalui pesan singkat dikenakan tarif umum dan bisa diakses oleh provider apapun. Pesan bisa dikirim ke nomor 1708 dengan format kulonprogo_isi aduan.

Keberadaan layanan ini sendiri sebenarnya memudahkan kontrol kinerja pemerintahan. Selain itu, pemerintah daerah juga tidak harus mengeluarkan biaya untuk layanan aspirasi masyarakat ini.

Cara melaporkan pungli di Twitter @LAPOR1708 dengan mencantumkan tagar #LaporPungli

        

        NASIONAL, BLOG.LAPOR.go.id “Kepada seluruh instansi, lembaga, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli, terutama terkait pelayanan kepada rakyat, ” tegas Presiden Joko Widodo seusai meninjau lokasi Operasi Tangkap Tangan terhadap sejumlah pegawai Kementerian Perhubungan (Kemenhub) karena diduga menerima suap terkait izin perkapalan, Selasa lalu (11/10/2016).

        Peringatan Presiden terhadap kasus pungutan liar (pungli) di Kemenhub tersebut menjadi momen tepat untuk segera menuntaskan praktik lazim di lingkup pelayanan publik. Ditambahkan pula dari data laporan di sistem LAPOR! (2014-2016), ada lebih dari 180.000 laporan yang disampaikan masyarakat mengenai pungutan liar di berbagai layanan publik. Komisioner Ombudsman RI Alvin Lie juga mengomentari hal serupa, “Saya betul-betul apresiasi kepolisian, tapi ini baru baris pertama, belum halaman pertama. Masih banyak sekali pungli-pungli lainnya.” Bahkan, beliau menduga hampir di semua instansi yang berhubungan dengan warga menerapkan pungli.

         Praktik pungli memang memiliki modus yang beragam di masing-masing kantor pelayanan publik. Beberapa contoh kasus yang baru terungkap antara lain perpanjangan SIM dan KTP Elektronik. Perpanjangan SIM misalnya, setiap pemohon dikenakan biaya Rp 25 ribu untuk biaya kesehatan yang mana surat keterangan kesehatan tidak diterbitkan atau biaya kesehatan pemohon dinaikkan oleh petugas tanpa keterangan yang jelas. Lain lagi KTP Elektronik, Anggota Ombudsman RI Ahmad Suhaedy menjelaskan oknum petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) memanfaatkan panjangnya antrean perekaman data KTP Elektronik di tingkat kecamatan. “Ketika ratusan masyarakat antre sudah dari subuh, mereka menitipkan antrean pada pedagang setempat atau oknum petugas Disdukcapil. Memberikan uang Rp 50.000 agar dapat nomor antrean paling depan, karena kuota dibatasi sampai 500. Harganya Rp 200.000 - 300.000 per orang. Ada blangko spesial, bahkan kami ada bukti resinya, “ ungkap beliau mengilustrasikan kejadian riil pungli KTP Elektronik.        

          Menanggapi fenomena pungli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur meminta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan kontrol sosial guna mencegah praktik pungli dalam proses pelayanan publik. “Pemerintah sudah memiliki Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) melalui aplikasi LAPOR!. Silakan manfaatkan aplikasi itu,” tambahnya.

           Keberadaan LAPOR!-SP4N memang ditujukan bagi masyarakat untuk membantu pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, termasuk di dalamnya mencegah praktik pungli. Apabila menyaksikan atau mengalami langsung praktik pungli, masyarakat dapat menyampaikannya melalui SMS ke 1708, www.lapor.go.id, mobile Apps, atau Twitter @1708 dengan mencantumkan tagar #LaporPungli. Masyarakat pun tidak perlu khawatir dengan keamanan identitas sebagai pelapor karena LAPOR! telah dilengkapi fitur Whistle Blower. Dengan fitur tersebut, masyarakat dapat menganonimkan atau merahasiakan identitas sebagai pelapor.

           Masyarakat dapat menyebutkan lokasi dan modus oknum pungli (dan apabila memungkinkan menambahkan bukti lampiran berupa foto/video kejadian) dalam melaporkan praktik pungli yang dialami. Setiap pengaduan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh instansi yang bersangkutan. Seperti pelapor dari Kota Bandung yang pernah melaporkan terjadinya pungli atas pengurusan izin mendirikan bangunan, Kepala Dinas terkait berkomitmen untuk menindaklanjuti petugas yang melakukan praktik pungli. Kinerja LAPOR! juga secara berkala diawasi dan dievaluasi oleh tiga instansi pemerintah yakni Kemenpan-RB, Kantor Staf Presiden dan Ombudsman RI.  Ayo, #LaporPungli untuk pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik!

Go to top